Xpose Uncensored Trans 7 dan Wajah Pesantren di Media: Saat Nilai Santri Didegradasi Demi Rating

Oleh: Wawan Purwadi

WILWATEKTA.COM – Ada yang getir sekaligus ironis dari tayangan Xpose Uncensored Trans 7 pada, Senin (13/10/25) yang baru-baru ini menyorot tentang budaya pesantren. Di tengah upaya banyak pihak untuk membangun citra pesantren sebagai pusat peradaban Islam Nusantara dan pendidikan karakter bangsa, program tersebut justru memutar Haluan. Menjadikan dunia santri sebagai bahan tontonan sensasional yang dibungkus dalam narasi ambigu, dramatis, bahkan menyesatkan.

Bagi banyak kalangan, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan simbol moralitas dan spiritualitas bangsa. Ia lahir dari rahim tradisi keilmuan Islam yang menekankan adab sebelum ilmu, kesederhanaan sebelum kemewahan, dan ketulusan sebelum pamrih.

Santri bukanlah figur eksotik yang bisa ditelanjangi dalam narasi televisi, tetapi subjek peradaban yang membentuk wajah etika sosial Indonesia. Karena itu, ketika Trans 7 melalui Xpose Uncensored menampilkan pesantren dalam bingkai yang memancing kontroversi, yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etika jurnalistik, tapi juga bentuk degradasi terhadap nilai-nilai luhur ke-santrian itu sendiri.

Tayangan seperti Xpose Uncensored sebenarnya tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan produk dari industri media yang semakin kehilangan idealisme, di mana nilai berita ditentukan oleh potensi “viral”, bukan oleh kedalaman makna.

Dalam logika rating, pesantren—yang biasanya tampil dalam balutan kesalehan, kearifan lokal, dan ketenangan spiritual—tidak menjual. Maka, muncullah framing baru, pesantren dipelintir menjadi ruang misteri, konflik, atau bahkan intrik yang bernuansa personal dan emosional.

Pendekatan semacam ini sangat berbahaya. Ia merusak kepercayaan publik terhadap pesantren dan melahirkan prasangka sosial baru. Dalam dunia komunikasi, ini disebut “symbolic violence” — kekerasan simbolik melalui media, di mana pesantren tidak diberi ruang bicara yang adil, melainkan dijadikan latar untuk membangun sensasi. Pesantren bukan lagi diposisikan sebagai subjek yang bermartabat, tetapi sebagai “bahan mentah” untuk kepentingan narasi televisi.

Celakanya, hal semacam ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa program hiburan dan infotainment kerap memanfaatkan figur santri atau kiai dalam konteks yang jauh dari nilai aslinya—dari gosip pribadi, konflik keluarga, hingga insinuasi terhadap hubungan antarsantri. Semua diolah menjadi cerita dramatis yang menjual rasa ingin tahu public.

Padahal, bagi warga pesantren, adab, kehormatan, dan privasi adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Mengubahnya menjadi bahan tontonan berarti menodai batas etis yang seharusnya dijaga.

Kegagalan Etika Jurnalistik

Salah satu persoalan paling mendasar dari tayangan semacam ini adalah absennya tanggung jawab sosial media. Dalam Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran KPI, jelas ditegaskan bahwa media wajib menjaga martabat kelompok masyarakat tertentu, terutama lembaga pendidikan dan keagamaan.

Namun, Xpose Uncensored justru melanggar batas itu secara terang-terangan. Dengan memanfaatkan sentimen publik terhadap dunia pesantren untuk menciptakan drama “human interest” yang dangkal.

Kebebasan pers memang penting, tetapi kebebasan tanpa tanggung jawab adalah bentuk kesewenangan. Dalam konteks ini, Trans 7 tampak lebih sibuk mengejar engagement digital dan rating televisi ketimbang memastikan akurasi, proporsionalitas, dan sensitivitas kultural dalam liputannya.

Ini menunjukkan krisis etik di ruang redaksi. Di mana empati terhadap subjek berita tergantikan oleh hasrat kapitalistik untuk mendapatkan “angka penonton.”

Lebih jauh, kesalahan framing semacam ini dapat berimplikasi sosial yang serius. Ia menanamkan persepsi keliru bahwa pesantren adalah ruang tertutup, penuh rahasia, bahkan rawan penyimpangan. Padahal realitasnya jauh berbeda; pesantren hari ini tengah bertransformasi menjadi pusat inovasi sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga digitalisasi pendidikan.

Di balik dinding-dinding pesantren, ada ribuan anak muda yang sedang belajar menjadi pemimpin masa depan bangsa. Sayangnya, wajah inilah yang jarang disorot kamera.

Pesantren dan Kehormatan yang Terluka

Ketika media menggiring persepsi publik bahwa pesantren adalah ruang yang layak dijadikan objek sensasi, maka yang terluka bukan hanya lembaga itu, tetapi juga martabat seluruh komunitas santri di Indonesia. Di banyak pesantren, adab kepada guru, hormat kepada ilmu, dan tanggung jawab moral adalah nilai yang dijunjung lebih tinggi dari sekadar pencapaian akademik. Nilai-nilai inilah yang selama ratusan tahun menjaga bangsa ini dari degradasi moral dan hedonisme.

Namun kini, nilai-nilai tersebut dipertaruhkan hanya demi rating share. Pesantren yang semestinya dihormati karena keilmuannya, kini diseret ke dalam panggung industri hiburan. Di sini kita melihat paradoks besar media modern. Semakin besar kekuatan informasi, semakin kecil kesadaran etik dalam penggunaannya.

Tayangan Xpose Uncensored harus menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya literasi media dan kontrol publik. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu turun tangan secara serius. Evaluasi, teguran keras, bahkan sanksi administratif harus diberikan agar praktik penyiaran yang mengabaikan nilai sosial tidak terulang.

Di sisi lain, publik juga harus lebih kritis. Tidak semua yang tampil di layar kaca adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanyalah konstruksi naratif yang dirancang untuk menggoda emosi, bukan mencerdaskan nalar.

Pesantren telah lama menjadi benteng moral bangsa. Dari ruang-ruang ngaji itulah lahir gagasan ke-Indonesiaan yang moderat, toleran, dan beradab. Jika lembaga semulia ini dijadikan bahan gosip murahan, maka kita sedang membiarkan ruang publik kehilangan rasa hormat terhadap kearifan lokal dan spiritualitas.

Karena itu, kritik terhadap Xpose Uncensored bukanlah sekadar pembelaan terhadap pesantren, tetapi juga seruan untuk mengembalikan akal sehat media Indonesia. Tayangan yang menistakan nilai dan budaya bangsa tidak boleh dibiarkan hidup di ruang siar yang dibiayai oleh publik.

Media seharusnya menjadi cermin yang jernih bagi realitas sosial, bukan kaca benggala yang memantulkan bayangan palsu demi sensasi. Saat pesantren dijadikan komoditas hiburan, kita patut bertanya. Apakah media kita masih punya nurani, atau justru telah menjualnya demi angka rating?

Itulah wajah buram industri penyiaran hari ini—ketika kesucian nilai santri didegradasi, hanya karena sensasi dianggap lebih berharga daripada kebenaran. (*)