Terseret Arus Gelanggang Politik Praktis, Semakin Genit dan Ugal-ugalan

WILWATEKTA.COM – Politik praktis seringkali diibaratkan sebagai gelanggang yang penuh intrik dan dinamika, di mana para pelakunya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan atau meraih kemenangan. Dalam gelanggang ini, tak jarang prinsip-prinsip dan idealisme yang dulu dipegang teguh menjadi tergerus oleh pragmatisme dan oportunisme. Situasi ini menciptakan realitas di mana aktor-aktor politik sering kali tampil semakin genit dan ugal-ugalan dalam upaya mereka untuk menarik perhatian dan meraih dukungan.

Genit dalam konteks politik bukan sekadar soal penampilan fisik, tetapi lebih pada sikap dan tindakan yang berlebihan dalam mencari popularitas. Padahal gak menjamin kesejahteraan rakyat. Justru para politisi kerap menggunakan retorika bombastis, janji-janji manis, dan bahkan aksi-aksi dramatis demi menarik perhatian publik dan media. Slogan-slogan populis yang mengumbar janji muluk sering kali menjadi senjata utama. Namun, di balik janji-janji tersebut, sering kali tersembunyi kepentingan sempit yang tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Kalau bisa dibilang hanya urusan perut.

Politik genit ini tak jarang mengorbankan substansi dan kedalaman dalam berpolitik. Alih-alih menawarkan solusi konkret untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, para politisi lebih memilih jalan pintas dengan memanfaatkan isu-isu sensasional yang dapat mendongkrak popularitas mereka dalam waktu singkat. Akibatnya, diskursus politik menjadi dangkal dan kehilangan fokus pada kebijakan yang benar-benar dibutuhkan. Akhirnya buat kebijakan gak berdampak pada ekonomi masyarakat. Masyarakat jualan di tepi jalan aja harus bertengkar dengan satpol PP. Dengan alasan tidak masuk akal, Perbup belum dibuat, ini tempatnya belum resmi.

Lalu, ruang terbuka publik dibangun buat siapa? Susah bener rakyat cari sesuap nasi. Toh nunggu janji ditepati, keburu basi. Itu kan kerjaan politisi. Cerdas beretorika, kosong muatan omongnya, giliran ditagih rakyat, tunggu ya. Enak bener, dasar genit.

Selain genit, fenomena lain yang sering muncul dalam gelanggang politik praktis adalah sikap ugal-ugalan dalam pengambilan keputusan. Sikap ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil tanpa partisipasi masyarakat. Alih-alih buat forum aspirasi masyarakat, sama aja kan. Hanya gugur kewajiban, gak ngaruh sama kepentingan rakyat. Buat bangunan juga buat kaum elit, gak ngefek sama UMKM. Masih sama, harus ijin ini lah, itu lah, yang turun ujung-ujungnya preman yang berlindung diketiak penguasa. Masyarakat tahu kok, hanya demi mencapai keuntungan politik jangka pendek. Kebijakan yang dihasilkan sering kali bersifat reaktif, inkonsisten, dan bahkan merugikan kepentingan publik.

Politik ugal-ugalan ini juga terlihat dalam pola komunikasi politik yang kasar dan cenderung provokatif. Alih-alih membangun dialog konstruktif, para politisi lebih memilih menyerang lawan politik mereka dengan kata-kata tajam dan tuduhan-tuduhan tak berdasar. Pendekatan semacam ini tidak hanya merusak iklim politik, tetapi juga memecah belah masyarakat dan menghambat terciptanya konsensus nasional.

Fenomena genit dan ugal-ugalan dalam politik praktis memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap kepercayaan publik. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap politisi dan institusi politik, merasa bahwa mereka hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Ketidakpercayaan ini mengancam stabilitas demokrasi dan menghambat partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.

Lebih jauh lagi, politik yang didominasi oleh genit dan ugal-ugalan berpotensi melemahkan kualitas kebijakan publik. Tanpa pertimbangan yang matang dan berbasis data, kebijakan yang dihasilkan tidak akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Akibatnya, masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi tetap tidak terselesaikan. Hanya gimmick, biar terlihat beda dengan yang dulu-dulu.

Kalau boleh melawan, masyarakat ingin menggeser paradigma politik yang kolot dan penuh kedustaan. Substansinya ingin keluar dari penguasa genit dan ugal-ugalan dalam politik praktis, diperlukan upaya bersama untuk mengembalikan etika dalam berpolitik. Para politisi harus didorong untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka harus belajar untuk lebih mendengarkan suara rakyat dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Bukan obrak-obrak pedagang kaki lima yang mangkal cari sesuap nasi.

Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Masyarakat yang terdidik secara politik akan lebih mampu menilai kualitas pemimpin dan kebijakan yang ditawarkan, serta lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Bukan memilih pemimpin, terus menyesal dikemudian hari. Gak kayak dipimpin kae. Sudah obsait.

Dengan mengembalikan etika dan substansi dalam politik, kita dapat berharap bahwa gelanggang politik praktis akan menjadi arena yang lebih sehat dan konstruktif. Politik yang berbasis pada prinsip dan kepentingan publik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita. (*)