Tata Kelola Sawit, Minyak Goreng: Negera Penghasil Kok Bisa Langka?

Oleh: Redaksi Wilwatekta

WILWATEKTA.COM – Mamang aneh, Pak Presiden, ketika persoalan minyak goreng meledak di hadapan publik. Pada masa kekacauan itu, kami para tengkulak justru mengalami kerugian besar—ada yang puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Sementara Bapak berdiri di hadapan rakyat dengan suara lantang, mengatakan ada permainan kotor dan manipulasi di sekitar lingkar kekuasaan.

Kita tunggu langkah anda untuk tata kelola  kebun Sawit yang labih baik. Jangan hanya hanya selesai di mimbar. Rakyat butuh bukti nyata, bukan omon-omon.

Pernyataan itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga menegaskan bahwa masalah sesungguhnya bukan pada teknis distribusi, melainkan pada mafia yang beroperasi bebas dan berakar di struktur kekuasaan.

Kalau memang sudah terlihat siapa yang bermain, seharusnya langkah berikutnya jelas: perombakan kabinet secara tegas, bersih, dan mendalam. Menghentikan sumber kekacauan, bukan sekadar memindahkan kursi. Rakyat ingin melihat keberanian Bapak dalam menempatkan figur yang jujur, teruji, dan punya integritas, bukan tokoh karbitan.

Ada suara publik yang meyakini bahwa sosok seperti Tomi Suharto—yang ditempa proses panjang dunia usaha dan dikenal tegas—mampu menjaga marwah kabinet. Bukan soal nama besar, tapi soal keberanian memilih yang berani melawan mafia.

Sebenarnya tidak aneh kenapa palm oil kita banyak diekspor. Harga internasional jauh lebih tinggi, dibayar dalam USD, sementara di dalam negeri lebih murah dan dibayar rupiah.

Pertamina juga mengambil porsi besar untuk kebutuhan biodiesel. Industri farmasi, fashion, sabun, kosmetik, semuanya membutuhkan palm oil dalam jumlah besar. Setelah industri besar itu terserap, barulah sisa produksinya dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat.

Maka kelangkaan minyak goreng atau minyak kelapa adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, ditambah permainan spekulan dan penimbunan dari pelaku besar yang rakus.

Pengawasan BUMN juga tidak berjalan bersih. Jaksa, TNI, dan Polri sering ditempatkan sebagai pengawas dalam pengadaan barang dan perawatan aset, tetapi praktiknya tetap saja muncul manipulasi.

Ada proyek asal-asalan, laporan yang dipoles, dan persetujuan yang melibatkan kepentingan tersembunyi. Padahal harapan rakyat sederhana: negara bekerja dengan jujur dan tegas.

Kami selalu mendoakan Bapak agar diberi kesehatan, namun kami juga memohon supaya Bapak benar-benar memberantas korupsi dari akar-akarnya dan melunasi hutang negara yang membayangi masa depan.

Di banyak daerah, rakyat menghadapi persoalan serius. Di kota kami misalnya, banyak kebun sawit berdiri di atas tanah hasil penipuan. Surat tanah asli warga dikumpulkan dengan alasan pendataan, tapi ternyata diganti dokumen palsu.

Ketika warga menuntut, hasilnya nihil. Kami mohon Bapak turun tangan, sebab rakyat kecil tidak punya cukup kekuatan menghadapi perusahaan besar yang dibeking oknum aparat.

Negara harus mengetahui produksi harian perusahaan-perusahaan sawit dan industri sejenis. Jika laporan pajaknya tidak sesuai, beri sanksi berat. Jangan biarkan buruh terus hidup sengsara sementara pemilik perusahaan menumpuk kekayaan.

Rakyat sudah bosan ditipu, maka pejabat yang manipulatif layak dicopot tanpa banyak retorika. Rakyat hanya butuh tindakan.

Indonesia kini darurat mafia politik. Mereka bukan hanya bergerak di sektor sawit, tapi di hampir semua sektor strategis. Tidak heran meski lebih dari 80 tahun merdeka, kita tetap tertinggal dari Tiongkok dan India—negara yang merdeka hampir bersamaan tetapi memilih bekerja keras menata sistem.

Setelah Bapak Prabowo menjabat, beberapa kasus manipulasi elit memang terbongkar. Tetapi sebagian masyarakat tetap menghujat Bapak, seolah-olah Bapak adalah masalah. Padahal, akar kerusakan sudah dipupuk bertahun-tahun oleh kepentingan politik, birokrasi yang rapuh, dan mental pejabat yang hanya mencari untung.

Di era dulu harga sawit dan karet pernah tinggi, sembako lebih terjangkau meski infrastruktur seadanya. Tetapi setelah masa pemerintahan berganti, harga jatuh, petani menghitung kerugian sambil menitihkan air mata.

Rakyat berharap program bantuan tidak lagi berbentuk uang, karena sering bocor dan tidak tepat sasaran. Bantuan berupa sembako murah jauh lebih menolong masyarakat. Rakyat juga berharap Bapak dapat membenahi tatanan negara yang kini rasanya seperti kusut, penuh benang yang dipintal oleh kepentingan selama bertahun-tahun.

Banyak rakyat menilai menteri perdagangan masa lalu tidak becus: tidak memahami penderitaan rakyat, tidak memperbaiki perusahaan, tidak membenahi pasar. Rakyat merasa dijajah oleh bangsanya sendiri, oleh pejabat yang rakus dan tidak punya empati.

Para mafia sawit, para penimbun, para pemain Crude Palm Oil (CPO)—mereka adalah otak dari kekacauan ini. Buah sawit yang dibeli dari petani dijadikan CPO, diekspor ke negara tetangga, diolah menjadi berbagai produk termasuk minyak goreng, lalu dijual kembali ke Indonesia dengan harga lebih tinggi. Hilirisasi tidak berjalan karena ada kepentingan gelap yang menahan kemajuan.

Jika negara tahu ada mafia yang bekerja sama dengan oknum pemerintah, maka tindaklah tanpa ragu. Tumpas sampai ke akar-akarnya. Jangan beri ruang bagi penghianat bangsa ini untuk terus mengeruk keuntungan.

Rakyat hanya berharap: di masa kepemimpinan Bapak, Indonesia benar-benar bersih dari koruptor. Pajak tidak mencekik, sembako terjangkau, dan pemerintahan bekerja untuk rakyat, bukan untuk para pemburu rente.

Sebab hari ini, banyak pejabat—baik legislatif maupun eksekutif—jiwanya jiwa maling. Mereka saling menopang untuk memperkaya diri tanpa memikirkan rakyat. Dan mereka inilah sebenarnya yang menghancurkan negeri. (*)