Sebelum Terima Konsesi Tambang: Coba Deh, PBNU Kaji Ulang Hasil Muktamar Ke-29 di Cipasung 1994

“NU bukan humas Kementerian BUMN-ESDM atau pengusaha tambang, yang jika ada konflik diminta untuk mendamaikan. NU adalah organisasi yang tetap teguh menjaga Ke-Agamaan dan Ke-Indonesiaan. Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. NU bukan penjaga wilayah konsesi pertambangan yang penuh dengan konspirasi keji”

WILWATEKTA.COM – Hari ini warga net sedang rame komentar soal kebijakan Preside RI Jokowi untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang dalam tahap akhir dan akan segera diterbitkan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih melibatkan berbagai pihak.

Persetujuan untuk memberikan izin usaha tambang kepada PBNU telah dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan cadangan batu bara Indonesia yang sangat besar, yaitu sekitar 134,24 miliar ton menurut data Indonesia Mining Association (IMA). Diharapkan bahwa dengan mengelola konsesi tambang ini, PBNU dapat tumbuh secara keorganisasian dan memberikan manfaat ekonomi kepada komunitas yang mereka layani.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 30 Mei 2024, dinyatakan bahwa WIUPK diberikan kepada ormas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 83A menjelaskan bahwa wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan kepada ormas keagamaan dengan syarat mereka memiliki saham mayoritas dan kendali. IUPK dan kepemilikan saham ini tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan menteri dan berlaku selama lima tahun sejak peraturan mulai berlaku. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan inklusif.

Warga nahdliyin bukan tidak suka PBNU dapat jatah konsesi tambang. Pertannyaanya, apakah NU sudah beralih jadi perusahaan tambang. Hati-hati aja, kan warga net suka mengait-gaitkan ke hal yang sensitif. Apalagi klo udah dianggap, politik identitas. Bawa-bawa nama NU dan ujung-ujungnya dianggap urusan cuan. Masuk kantong pribadi oknum pengurus. Ia klo masyarakat luas yang harus nerima manfaat. Klo gak dapat apa-apa kan susah.

Hari ini komentar netizen sadis banget. Coba dicek, “Pantesan ormas satu ini getol banget belain keluarga sang raja wkwkwk. Silahkan kaum tutup odol nilai sendiri, apa masih mau joget-joget all in melihat negara diacak-acak?”

Klo udah gini, coba deh jelasin sama warga Konoha. Emangnya PBNU mengajukan permintaan konsesi tambang toh?

Semoga aja gak, namun atas dasar murah hati pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat melalui NU. Atau gini aja, klo dikasih kan bisa nolak, malu lah sama nama besarnya. Apa kaum sebelah gak protes kalau NU yang dapat?

Sebenarnya bagus klo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perekonomian menyebar lebih banyak, berarti uang disekitar rakyat juga berputar dengan cepat. Namun klo ada potensi lain yang bisa dibesarkan, jangan milih tambang dah. Gak perlu tambang juga asetnya sudah besar NU.

Perlu di ketahui bahwa Indonesia bukan milik kelompok tertentu. Selain itu, coba deh, PBNU kaji ulang hasil muktamar ke-29 di cipasung 1994.  

Seluruh struktur NU pasti mengetahui tentang teladan nyata yang sudah dipraktikkan oleh KH Hasyim Asy’ari, dalam menjaga lingkungan hidup. Kiai Hasyim sangat gemar bercocok tanam serta menganjurkan warga NU dan masyarakat untuk bercocok tanam. Bagi Kiai Hasyim, cocok tanam adalah pekerjaan yang sangat mulia. Walaupun tidak secara verbal bicara lingkungan hidup, tetapi gerakan nyata Kiai Hasyim sangat jelas sebagai wujud komitmennya dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus sebagai lahan penghidupan warga. Dengan bercocok tanam, Kiai Hasyim dan para santrinya bisa mandiri, bisa membantu sesama, sekaligus menjaga kelestarian alam.

Selain itu, keteladanan yang sama dijalankan KH. Sahal Mahfudh, Rais Aam PBNU 1999-2014. Dikenal sebagai kiai yang teguh menjaga prinsip dan progresif memberdayakan masyarakat, Kiai Sahal sangat peduli dengan lingkungan. Bagi Kiai Sahal (1988), keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup – bahkan seluruh aspek kehidupan manusia- merupakan kunci kesejahteraan. Kenyataan di mana-mana menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya. Ini akibat dari kecenderungan untuk cepat mencapai kepuasan lahiriah, tanpa mempertimbangkan disiplin sosial, dan tanpa memperhitungkan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Di masa depan yang akan menyulitkan generasi berikutnya.

Sebelum PBNU mengambil sikap, tentu sudah melakukan banyak pertimbangan. Jangan sampai timbul pertannyaan. Kepentingan PBNU untuk kelola konsesi tambang apa sih? Apakah untuk monitoring proses penambangan syari’ah atau apa? Warga Konoha jadi bingung nih.

PBNU juga harus bertanggungjawab, jika ada ormas keagamaan menerima ijin tambang, berarti ikut serta dalam perusakan alam yang makin marak terjadi di Indonesia. Sedangkan, bumi sedang dalam ancaman krisis iklim. Cuaca ekstrim, banjir, longsor dan lain-lain. Semua karena pengelolaan alam yang tidak seimbang. Padahal NU sudah pernah melakukan kajian tentang issue serupa. Bahkan, mungkin setiap forum Muktamar NU dibahas oleh komisi yang membidangi.

Jangan sampai, NU menjadi bamper konglomerat tambang yang berlindung di dalam NU, yang justru menimbulkan madlarat. Apa ada tujuan? Supaya usaha tambang aman lewat NU? Tahu sendiri lah, supaya terlihat lebih bersih maenya di mata rakyat. Supaya gak tercemar nama baik perorangan? Kacau klo begini.

Sebagai ormas Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja), jangan sampai NU dinilai jauh dari urusan kemanusuiaan. Beda seperti dahulu, jaman Mbah Hasyim dan para pendiri NU lainnya. Apa struktural NU belum sadar terdampak oleh kebijakan rezim. Kekayaan negara bukan cum buat satu orang atau golongan. Namun untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesepakatan politik ada yang lebih maslahah dari pada hanya urusan konsesi tambang. NU bukan humas Kementerian BUMN, ESDM atau pengusaha tambang, yang jika ada konflik diminta untuk mendamaikan. NU adalah organisasi yang tetap teguh menjada Ke-Agamaan dan Ke-Indonesiaan. Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. NU bukan penjaga wilayah konsesi pertambangan yang penuh dengan konspirasi keji. (*)