Presiden, Janji dan Kerupuk Basah

Oleh: Wawan Purwadi

WILWATEKTA.COM – Ada masa ketika kata tanggung jawab terasa sakral. Ia berdiri tegak di atas podium janji-janji kampanye, diucapkan dengan dada membusung dan suara yang tegas—seolah satu kata itu cukup menenangkan seluruh kegelisahan rakyat.

Namun hari ini, kata itu mulai kehilangan taringnya. Ia melunak, meluruh, seperti kerupuk yang tersiram hujan—masih berbentuk, namun kehilangan renyahnya.

Pidato presiden yang berkobar-kobar itu seolah berubah menjadi kalimat puitis menghibur. Merebut hati rakyat dipaksa melupakan atas kerugian negara. Ia, janji untuk membayar hutang kereta cepat whoosh Rp116 triliun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kini berubah Haluan.

Namun entah apa yang terjadi, sikap jenderal melunak seiring waktu. Selain itu, hutang terhadap negara China tersebut telah direstrukturisasi dengan tempo 60 tahun pembayaran.

Dengan menumpuk hutang setiap tahun, seolah kita dipaksa untuk memaklumi kesalahan pemimpin dari masa ke masa. Tanpa rasa malu, “rakyat harus ikut membayar hutang negara.” Padahal kebijakan yang selama ini dibuat, tidak pernah bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Kalau pun ada, mungkin tidak sebanding dengan prosentase yang dijanjikan.

Waktu demi waktu, seolah rakyat sudah lelah menunggu janji indah untuk ditepati. Hidup di negeri kaya sumber daya alam, namun tidak menanggung hutang sampai anak cucu. Ah, hanya isapan jempol.  

Kita cukup bahagia memiliki Presiden, katanya sudah kaya raya sejak dalam kandungan. Hebat. Luar biasa. Rakyat pun berbisik lirih, “Andai sebagian dari kekayaan itu digunakan menutup utang bangsa, mungkin sejarah akan mencatatnya sebagai presiden paling dermawan sepanjang masa.”

Namun ah, harapan rakyat selalu tampak seperti dongeng di tengah bisingnya rapat kabinet—indah di telinga, sakit di hati. Ucapan itu bagai empun tersengat matahari, menguap dan hilang.

Rakyat melihat proyek-proyek besar dengan jargon pembangunan: cepat, modern, berkelas dunia. Kereta melaju kencang, namun ekonomi rakyat di bawah relnya tetap berjalan tertatih.

Di layar televisi, wajah presiden tampak yakin; di warung kopi, wajah rakyat tampak bingung. Siapa yang menanggung biayanya? Siapa yang menikmati hasilnya? Dan mengapa setiap kali rakyat bertanya, jawabannya selalu berputar seperti roda lokomotif yang tak tahu arah?

Kata orang, pemimpin sejati adalah yang tegas. Namun ketegasan macam apa? Tegas di podium, lembek di meja negosiasi? Tegas pada rakyat kecil, namun tunduk pada lingkaran kekuasaan? Kita tidak butuh presiden yang marah-marah di depan kamera; kita hanya ingin presiden yang tahu kapan bicara dan kapan benar-benar bekerja.

Mental baja, katanya. Namun entah mengapa, di mata rakyat, baja itu tampak seperti kerupuk: keras di awal, namun begitu tersentuh air kepentingan, langsung melonyot. Rakyat tidak ingin pemimpin yang dikagumi karena baju militernya, namun karena kejujurannya. Kita sudah terlalu sering disuguhi simbol gagah tanpa isi, retorika tanpa arah, pidato tanpa keberanian moral.

Dan lucunya, setiap kali rakyat kecewa, yang disalahkan selalu rakyat juga. “Rakyat belum paham visi besar presiden,” begitu kata para penjaga istana. Padahal, rakyat sudah terlalu sering paham, hanya saja sudah terlalu sering dikecewakan.

Sementara itu, ada suara lirih yang tak terdengar di ruang-ruang pertemuan mewah: suara ibu-ibu yang menukar lauk dengan utang, suara petani yang menatap langit berharap pupuk datang tepat waktu, suara pemuda yang masih menunggu kerja yang dijanjikan dalam baliho penuh warna.

Itulah rakyat, yang katanya jadi alasan setiap kebijakan dibuat—namun jarang sekali diajak bicara saat kebijakan itu disusun.

Presiden boleh gagah di podium, boleh menepuk dada di depan kamera, namun di hati rakyat, nilai seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia berbicara, melainkan seberapa jujur ia bertindak.

Kita hanya ingin pemimpin yang tidak mudah melonyot oleh tekanan, tidak lekas berbelok oleh bisikan kekuasaan. Pemimpin yang, kalau berkata “untuk rakyat”, benar-benar tahu siapa yang dimaksud dengan rakyat itu—bukan sekadar nama yang diucapkan untuk menenangkan suasana.

Mungkin terlalu banyak yang rakyat harapkan. Namun bukankah harapan adalah satu-satunya yang tersisa ketika janji sudah kehilangan makna?

Jadi, wahai presiden, jika benar engkau mencintai negeri ini, cintailah dengan tindakan, bukan sekadar kata. Sebab rakyat sudah terlalu sering menjadi penonton dari panggung besar yang disebut pembangunan. Kami lelah bertepuk tangan untuk pertunjukan yang sama.

Jangan biarkan kata tanggung jawab tinggal jadi jargon. Jadikan ia nyata, agar kelak sejarah tidak menulis bahwa di masa ini, bangsa ini pernah dipimpin oleh pemimpin yang kuat di kata, namun lembek di kenyataan — seperti kerupuk yang kehilangan renyahnya sebelum disantap rakyatnya sendiri. (*)