Politisi Cerdas Ingkar Janji, Apa Kita yang Mudah Dibohongi 

WILWATEKTA.COM – Soeharto mempertahankan kekuasaan di topang oleh struktur politik yang mempunyai banyak persamaan dengan struktur politik di negara-negara kapitalis peripheral di Asia dan Amerika Latin yang mengikuti model otoriter birokraktik. Ciri umumnya terletak pada hubungan antara negara dan masyarakat. Rezim seperti ini akan memberikan prioritas kepada pembentukan negara kuat dalam struktur politik mereka dan berusaha keras untuk melemahkan sektor-sektor populer di masyarakat. Dan hari ini masih diamalkan oleh pemimpin-pemimpin generasi milenial.

Struktur tersebut sukses dalam menopang bekerjanya sebuah format politik yang dibuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Namun dilain pihak juga mengakibatkan dehumanisasi, marginalisasi dan alienasi politik yang semakin meluas di dalam masyarakat, khususnya di lapisan bawah.

Meskipun masyarakat sudah cukup tahu soal situasi politik yang terjadi pada abad-21 ini. Namun seolah tidak cukup tegas dalam bersikap. Bahkan kita juga ikut melanggengkan kekuasaan yang diraih dengan selembar amplop. Itu yang menyebabkan peran kita juga tidak cukup jauh  memilih pemimpin yang ideal dalam setiap pemilu. Modus paslon memberikan janji manis cukup ampuh. Sehingga kita pun terlena atas janji-janji yang telah diucapkan.

Coba kita ingat bersama-sama, kita sering mengeluhkan salah pilih pemimpin. Tapi kita sendiri mudah terbuai oleh janji manis paslon. Salut aja kalau misal masyarakat yang punya hak pilih nolak dikasih amplop. Pasti peran masyakat untuk melakukan kontrol terhadap negara lebih kuat. Karena tidak ada akad apapun diawal. Walhasil demokrasi terjaga dan sendi-sendi negara sesuai koridornya. Selain itu nggak bakal ada birokrasi yang diacak-acak pemimpin negara.

Padahal fungsi birokrasi pada hakikatnya adalah sebagai agen implementasi kebijakan publik dengan memberikan pelayanan. Namun kondisi birokrasi saat pemilu, masih sama, hanya soal bagi-bagi jabatan. Birokrasi menjadi pelayan politik praktis karena kepentingan golongan. Bahkan setiap musim pemilu tiba. Sehingga, kondisi politik melemah dan pemilu mudah dipolitisir. Hati-hati bestie, bentar lagi Pilkada lho ya!

Pemimpin yang Tidak Banyak Gimick

Kenyataan pemimpin semestinya sesuai ucapan dan perilakunya. Selain itu tahu waktu dalam berstetmen, tidak hanya pandai dalam bersilat lidah. Karena pemimpin adalah simbol dan cerminan negara secara  utuh. Bukan hanya pandai menggunakan kekuasaan namun lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Kepandaian pemimpin adalah mengklarifikasi dan memegang teguh pada prinsip kedaulatan politik bagi warga negara. Bukan hanya pada syahwat politik semata. Percuma saja memegang kendali pemerintahan. Namun berkhianat pada kebijakan yang telah dibuat.

Semestinya pemimpin negara menjunjung tinggi konstitusi; pertama, tidak melanggar etik dan konstitusi. Kedua, bukan juga yang memanfaatkan kekuasaan presiden, jajaran mentri dan institusi lainnya. Ketiga, mau bertemu dan mendengarkan keresahan masyarakat secara langsung. Keempat, siap ditanya dan dikritik. Kelima, berani beradu argumen di panggung perdebatan, bukan cari panggung. Enam, tidak banyak gimick. Ketujuh, bukan membangun narasi yang ambigu dan menumbuhkan kebencian untuk menghina personal. Kedelapan, memiliki banyak program yang berdasarkan kebutuhan negara dan kebutuhan masyarakat. Sembilan, tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk menuver politik. Sepuluh, tidak berambisi pada kekuasaan pribadi maupun golongan.

Namun hari ini lepas kontrol dan jauh dari pengawasan penyelenggara pemilu. Seorang kepala negara bebas bermanuver mengkampanyekan capres-cawapres. Bahkan saking lepasnya, presiden dengan vulgar, seorang presiden boleh ikut kampanye. Artinya bahwa seorang kepala negara tidak lagi memiliki netralitas. Ternyata benar adanya bahwa, siapa yang membuat hukum, dialah yang bisa mempermainkannya.

Selama ini kepala negara mengkampanyekan capres bukan lagi rahasia umum. Undang-undang pemilu hanya sebuah pelengkap saja. Bukan peraturan yang wajib ditaati. Siapa yang bikin, siapa yang setujui? Itu fakta yang bicara. Karena yang berkepentingan di dalamnya adalah parpol. Dan yang jadi DPR adalah kader parpol. Sehingga mereka lah yang merasa berhak mempermainkan semua perannya. Jadi ini salahnya semua pejabat partai, bukan hanya salah presiden saja. Jalan keluar (loophole) politik yang dianggap rasional namun menyesatkan. Siapapun yang berkauasa bebas memanfaatkan aturan. Everything is fair in war, in this case, political war (semuanya adil dalam perang, dalam hal ini perang politik).

Tugas kepala negara adalah menjaga kerukunan seluruh peserta pemilu. Jika presiden punya keberpihakan pada paslon tertentu. Bisa dipastikan akan menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan bagi salahsatunya. Ini menjadikan pendidikan politik bagi warga negara tidak sehat. Karena kepala negara campur tangan soal pemenangan paslon.

Jangan Salah Pilih Saat Pemilu

Cukup mengkhawatirkan untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia, dan Karena sistem monarki muncul kembali. Artinya reformasi telah gagal. Jangan sampai nepotisme kekuasaan di bumi Indonesia tumbuh kembali. Pasca reformasi masyarakat harus berfikir dengan sebaik-baiknya. Gunakan akal sehat dan hati nurani dalam menentukan pilihan. Salah pilih akan membuat kerugian selama lima tahun. Belum lagi jika presiden terpilih memimpin dua periode.

Agenda besar pesta demokrasi adalah menentukan kepala negara baru yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat. Namun terkadang kita masih salah langkah dalam memilih jalan. Merasa memilih pemimpin sudah tepat karena ada embel-embel amplop/sangu. Ingat bahwa amplop/sangu adalah awal akad pemimpin kepada masyarakat. Setiap saat pemimpin yang kita pilih akan menjarah kekayaan negara. Tanpa kita sadari perbuatan tercela itu kita sendiri yang mengawali.

Klaim mampu mensejahterakan adalah gimick politik. Jangan sampai sebagai warga negara yang memiliki hak pilih terjebak pada rayuan paslon. Janji manis adalah strategi untuk memenangkan konstalasi politik, bukan berangkat untuk menorehkan sejarah baru bagi bangsa dan negara. Namun sebaliknya, negara semakin terpuruk dan rakyat tersungkur.

Hak yang patut kita junjung tinggi adalah sikap politik yang tidak memihak pada salah satu paslon atas dasar amplop/sangu. Hormati diri kita sendiri sebagai insan demokratis di negara Indonesia tercinta. Tunjukkanlah sebagai warga negara yang ikut serta menjaga pilar demokrasi.  Kita rakyat yang siap berdemokrasi secara jujur dan adil. Siapapun pemenangnya rakyat wajib menghormati pada hasil pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia. (*)