Pilkada 2024 Hati-Hati, Amplop Sarana Ingkar Janji Politisi

WILWATEKTA.ID – Seharusnya setiap momen pesta demokrasi musti sadar dan kritis. Jangan tutup mata saat menentukan kandidat pemimpin yang berkualitas. Setiap ada pemimpin baru kita ngeluh, nggak bisa kerja, nggak pro rakyat dan seterusnya. Masalahnya itu kan yang milih loh sendiri. Yang penting kandidatnya kaya, terus loh pilih. Endingnya mengecewakan. Kenapa sih, kalau dipimpin sama orang yang nggak punyak duwit, nggak PD toh. Mau sampai kapan kita di pimpin sama orang yang minim pengetahuan? Selain itu kita juga harus tanya pada diri sendiri, kapan orang cerdas diakui negara? Capek liat rakyat Indonesia yang SDMnya rendah. Sukanya malah menjatuhkan orang cerdas. Yang sebenarnya mampu menjadi pemimpin. Sebenarnya yang salah siapa, politisi cerdas ingkar janji, apa kita yang mudah dibohongi?

Sekarang lagi musim Pilkada, rame-rame mengkritik politik dinasti, orang tua nyalonin anak, kakak nyalonin adek, dan ada juga gantian jabatan sama saudara. Sebenarnya kalau mau kritik yang cerdas, jangan hanya dimedsos. Toh kita juga tahu, politik dinasti awal dari, KKN dan otoriterianime. Secara gamblang elit politik banyak yang langgar konstitusi.

Kalau sekarang presiden terang-terangan kampanye, terus penyelenggara pemilu sama lembaga pemantau lainnya bisa apa? Memberikan support ke presiden dan anaknya, atau kita melakukan kritik. Semua hanya dagelan saja. Negara mau ganti pemimpin berkali-kali. Kasusnya sama,  nggak ada yang ideal calonnya. Karena selama debat pun, yang muncul hanya sentimen politik. Meskipun demikian kita harus pandai-pandai menilai, ada yang layak apa ndak calonnya. Namanya kepala orang beda-beda nggak bisa dipaksakan. Tapi silahkan memilih menurut hati nurani masing-masing. Yang penting tanpa harus menjatuhkan orang lain. Karena semua calon punya plus dan minusnya.

Semua harus jujur bahwa pemimpin yang otoriter membunuh demokrasi secara halus.

Setiap ada yang kritik, pasti jawabannya sama. Nggak yang ngelakuin pelanggaran apa-apa. Dan masih menganggap perbuatan pemimpin yang salah wajar-wajar saja. Coba kita jujur deh sama diri kita, perbuatan presiden ikut kampanye kemarin, salah nggak?

Tapi alhamdulillah, presiden mendapatkan peringatan keras dari almamater besarnya. Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Pokoknya good job untuk para akademisi UGM yang sudah buat petisi. Artinya masih ada orang yang peduli sama masa depan demokrasi di Indonesia. Pokok akademisi sama rakyat nggak boleh tinggal diam. Saat ada keresahan dan kegelisahan yang terjadi di masyarakat, kita sama-sama memberikan kritik.

Memang sudah sepatutnya sebagai akademisi harus menyuarakan dan mengkritik. Jika perilaku pejabat ada yang menyimpang, para pakar harus dibarisan terdepan. Jangan hanya tinggal diam duduk manis, tidak terkecuali kita sebagai masyarakat yang cerdas. Jangan hanya menjadi korban pesta demokrasi.

Jangan mengharap demokrasi baik, jika pemimpinnya sendiri yang udah ngacak-acak.. Yang benar adalah ganti presiden, ganti sirkulasi baru. Bukan ganti pemimpin tapi masih dibawah kendali pemimpin sebelumya. Artinya demokrasi mandek dan negara sudah tidak stabil. Semoga saja, ulama turun dan ilmuwan turun secara bersama-sama untuk memberikan warning pada calon bupati dan gubernur yang akan datang.

Udah biasa kan, politisi di negeri ini pandai membohongi rakyatnya. Dan banyak menuai kontroversi. Tapi kita selalu memaklumi. Itulah yang menyebabkan kita terlambat menyadarinya, atau tidak peduli soal problem bangsa. Orang yg rasio berfikirnya masih normal kemungkinan besar akan bilang, “ternyata demokrasi tidak sedang baik-baik saja. Dan bagi rasio berfikirnya kritis akan bilang, politisi ternyata gerombolan pecundang.” Kalau sudah begitu, sikap harus gimana? Telat bestie!

Cukup mengkhawatirkan untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia, dan Karena sistem monarki muncul kembali. Artinya reformasi telah gagal. Jangan sampai nepotisme kekuasaan di bumi Indonesia tumbuh kembali. Pasca reformasi masyarakat harus berfikir dengan sebaik-baiknya. Gunakan akal sehat dan hati nurani dalam menentukan pilihan. Salah pilih akan membuat kerugian selama lima tahun. Belum lagi jika kepala daerah terpilih memimpin dua periode.

Agenda besar pesta demokrasi adalah menentukan kepala negara baru yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat. Namun terkadang kita masih salah langkah dalam memilih jalan. Merasa memilih pemimpin sudah tepat karena ada embel-embel amplop. Ingat bahwa amplop adalah awal akad pemimpin kepada masyarakat. Setiap saat pemimpin yang kita pilih akan menjarah kekayaan negara. Tanpa kita sadari perbuatan tercela itu kita sendiri yang mengawali. (*)