Pernyataan Pejabat: Antara Janji, Ilusi, dan Komedi Publik

Oleh: Wawan Purwadi

WILWATEKTA.COM – Isi otak dengan pantat lebih dekat. Itulah kalimat yang pantas untuk pejabat di negeri ini. Kata-kata pejabat adalah cermin isi kepalanya. Dalam sistem demokrasi, setiap pernyataan pejabat seharusnya menjadi penjelasan yang menenangkan, sekaligus bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah rakyat. Sayangnya, di Indonesia, ucapan pejabat justru sering kali berakhir sebagai paradoks: janji yang tak pernah ditepati, ilusi yang menyesatkan, atau bahkan komedi publik yang membuat rakyat hanya bisa mengelus dada. Jika ada kesempatan mungkin bisa “dipongor cangkeme”. Sering kali pejabat Indonesia kalau berstatmen “nggelakne ati”.

Fenomena “mulut besar, aksi kecil” ini bukan barang baru. Ia sudah mengakar dalam tradisi politik kita. Dari masa ke masa, rakyat dijejali janji manis seperti “harga kebutuhan pokok stabil”, “subsidi tepat sasaran”, hingga “pemerataan pembangunan.” Isu semacam ini dari jaman Belanda njajah sampai balik pulang, gak berubah. Isu pemerataan dan kemisikinan menjadi ladang omon-omon.  Namun faktanya, harga terus melambung, subsidi justru sering salah sasaran, dan pembangunan lebih sering terkonsentrasi di kota besar. Kata-kata pejabat hanya bergema di podium, tetapi hampa di lapangan. Janji-janji itu seperti asap: mengisi ruang sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Lah gimana, itulah fakta pejabat kita.

Konon, memang begitulah orang-orang yang gelap batin dan kurang mengamalkan hasil pendidikan. Mereka sulit sekali lepas dari ego. Maka dari itu, tidak heran jika kita berhadapan dengan orang-orang berbatin gelap. Mereka tidak akan pernah mau mengaku salah. Mereka akan mati-matian membela pendirian mereka yang salah dan mencoba sekuat tenaga memelintir kebenaran. Walaupun sering kali usaha itu malah menjerumuskan mereka ke dalam jurang petaka yang lebih dalam lagi. Namun demikian, saat itu mereka kehabisan kata-kata untuk membantah lawan bicara mereka.

Jika sudah kehabisan kata-kata, maka yang muncul hanya lelucon politik. Mereka tidak akan perduli, mau menyinggung persaan rakyat atau tidak. Bahkan kalimat yang kontroversial dianggap menjadi semacam gaya komunikasi politik kekinian. Memperlihatkan mimik wajah tak bersalah dan berceloteh konyol. Ah, itulah gaya para pejabat kita.  

Lebih jauh lagi, pejabat Indonesia gemar meramu ilusi. Mereka ahli dalam menjual mimpi indah yang seolah-olah bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Ada yang berjanji “pangan murah untuk semua”, ada pula yang mengumbar wacana “Indonesia emas 2045” seakan tinggal menunggu waktu. Padahal, realitas di lapangan berbicara sebaliknya: harga beras makin tak terjangkau, kesenjangan sosial kian melebar, dan korupsi tetap jadi penyakit kronis. Ilusi ini bukan sekadar salah ucap, melainkan strategi politik: meninabobokan rakyat agar tetap percaya, meski berkali-kali dikecewakan.

Namun, yang paling memprihatinkan sekaligus ironis adalah ketika pernyataan pejabat berubah menjadi komedi publik. Rakyat sedang terhimpit ekonomi, tapi ada pejabat yang dengan enteng menyarankan “makan singkong saja kalau beras mahal”. Saat harga cabai meroket, ada yang bercanda “tidak usah makan cabai, biar sehat.” Adalagi kalimat Menkeu Sri Mulyani, “gaji guru dan dosen sangat kecil: apakah semua harus uang negara atau partisipasi masyarakat?”

Ucapan-ucapan konyol ini bukan hanya tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat, melainkan juga memperlihatkan betapa jauhnya pejabat dari realitas kehidupan masyarakat. Bagi rakyat, itu bukan solusi, melainkan lawakan murahan yang tak pantas keluar dari mulut pejabat negara.

Komedi publik semacam ini menjadi tontonan sehari-hari di media sosial. Pernyataan ngawur pejabat cepat sekali menjadi bahan meme, sindiran, hingga ejekan kolektif. Dari satu sisi, ini menandakan sehatnya kritik publik. Tapi dari sisi lain, situasi ini menunjukkan krisis kredibilitas yang parah: pejabat lebih dikenal karena kebiasaan blunder ketimbang prestasinya.

Di balik semua ini, ada persoalan yang lebih serius. Ucapan pejabat bukan sekadar kata-kata. Ia adalah kontrak moral antara penguasa dan rakyat. Setiap pernyataan yang dilontarkan mengandung tanggung jawab, sebab rakyat berhak menagih dan mengingatkan. Ketika pejabat sembarangan bicara, tanpa data, tanpa empati, dan tanpa rencana jelas, yang rusak bukan hanya citra pribadinya, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Apatisme bisa meluas, sinisme mengakar, dan demokrasi kehilangan makna.

Rakyat kini tidak lagi pasif. Era media sosial membuat setiap kalimat pejabat direkam, dikutip, dan dipelintir kembali dengan cepat. Tidak ada ruang untuk bersembunyi di balik kata-kata ambigu. Satu kalimat ngawur bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Sayangnya, masih banyak pejabat yang lebih sibuk mencari panggung dengan pernyataan sensasional ketimbang fokus pada kerja nyata. Mereka lupa bahwa rakyat bukan sekadar penonton yang bisa ditipu dengan drama murahan, tetapi aktor utama dalam demokrasi.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, pejabat mesti menyadari bahwa ucapan adalah kebijakan verbal. Setiap kata yang keluar dari mulutnya harus lahir dari pemahaman mendalam, bukan sekadar basa-basi. Kedua, pejabat harus jujur: jangan takut berkata pahit, asal realistis dan solutif. Rakyat lebih menghargai kejujuran tentang kesulitan yang dihadapi negara, ketimbang disuguhi ilusi kosong. Ketiga, pejabat harus berhenti menjadikan podium sebagai panggung komedi. Tugas mereka bukan membuat rakyat tertawa getir, melainkan memastikan rakyat bisa hidup layak.

Di hadapan rakyat yang semakin cerdas, janji tanpa bukti hanya akan dianggap sebagai kebohongan. Ilusi tanpa dasar akan dipandang sebagai penipuan. Dan komedi publik yang terus berulang hanya akan melahirkan sinisme yang semakin dalam. Maka, setiap kali pejabat bicara, rakyat kini tak lagi mendengarkan dengan penuh harap. Mereka justru bertanya dalam hati: ini janji yang akan ditepati, ilusi yang akan menguap, atau sekadar lelucon murahan untuk mengisi berita hari ini?

Jika pejabat tak segera berubah, maka sejarah hanya akan mengingat mereka bukan sebagai pemimpin yang memberi solusi, melainkan sebagai badut politik yang meninggalkan catatan memalukan: banyak bicara, minim kerja, dan menjadi bahan tertawaan bangsanya sendiri. (*)