Perbandingan DPR Indonesia dan Parlemen Negara Lain

Oleh: Redaksi Wilwatekta.com

WILWATEKTA.COM – Di negeri ini, Senayan berdiri seperti istana batu yang dikepung rakyatnya sendiri. Gedung megah itu menjulang seperti mausoleum raksasa—tempat demokrasi dimakamkan tapi plakatnya ditulis “perwakilan rakyat.” Di dalamnya, 580 wakil duduk dengan kursi empuk, pendingin udara, dan cahaya lampu yang tak pernah padam. Namun dari segala kemewahan itu, yang padam justru sesuatu yang paling mahal: kesadaran.

Di Jerman sana, para legislator berdebat seperti tukang besi—memukul logika, menempa argumen, membentur gagasan sampai berwujud undang-undang tajam yang bisa memotong masalah.

Sementara di Inggris, anggota parlemen memaki dengan elegan seperti bangsawan mabuk teh pukul lima, namun tetap tahu persis apa yang mereka bela. Di Selandia Baru, sebuah mosi bisa membuat pemerintah berkemas dalam semalam.

Tapi di Indonesia? Ah, wakil rakyat kita seolah lebih sibuk berdamai dengan kursi daripada berperang dengan kebodohan. Mereka datang rapat seperti aktor film yang malas menghafal naskah, namun tetap yakin film akan sukses karena kostumnya mahal.

Rakyat menunggu keputusan penting, tetapi yang keluar sering hanya debat tentang siapa yang bicara dulu, siapa yang tersinggung dulu, atau siapa yang merasa paling senior di antara sekian banyak senioritas imajiner.

Prolegnas—daftar pekerjaan DPR—sering tampak seperti daftar harapan anak kecil kepada Sinterklas. Indah, mulia, dan tidak realistis. Dari puluhan RUU yang dijanjikan, hanya sekelumit yang lahir. Dan RUU yang lahir pun sering seperti bayi yang dicetak terburu-buru: banyak cacat, kurang nalar, lebih menguntungkan pemodal daripada pemilik suara yang sebenarnya.

Dari kejauhan, kita melihat Bundestag Jerman memproses undang-undang dengan irama mesin yang bekerja tanpa jeda.

Sementara DPR kita memprosesnya seperti orkestra yang pemainnya datang tidak serempak, nadanya beda-beda, dan konduktornya sibuk selfie dengan ponsel baru. Jika Pramoedya masih hidup, mungkin ia akan menulisnya sebagai tragedi negeri yang disempurnakan oleh kemalasan bangsawan barunya.

Dan lihatlah bagaimana mereka mewakili rakyat. Rakyat yang berdesakan di angkot, di pasar, dan di ruang tunggu puskesmas itu punya wakil yang menaiki mobil tiga miliar untuk rapat yang molor dua jam. Rakyat antre berjam-jam demi beras murah, wakilnya antre untuk mengajukan kunjungan kerja ke luar negeri. Rakyat protes harga sembako, wakilnya protes mic tidak berfungsi. Rakyat berkelahi dengan kemiskinan, wakilnya berkelahi dengan tatib rapat.

Perbandingan dengan negara lain pun seperti membandingkan rumah panggung sederhana dengan rumah kaca yang tembus pandang. Di Denmark atau Belanda, transparansi parlemen bukan sekadar jargon tetapi kewajiban moral.

Di sini, transparansi lebih mirip jendela kabur yang hanya bersih ketika media datang. Selebihnya, rakyat harus puas dengan jawaban normatif dan senyum tipis yang dilatih bertahun-tahun.

Dan soal oposisi, ah, negeri ini seperti rumah tangga rukun yang terlalu rukun hingga lupa bertengkar demi kebenaran. Hampir semua partai lebih memilih menghangatkan diri di dekat api kekuasaan daripada menggigil di luar sambil menjaga martabat demokrasi.

Di negara-negara maju, oposisi adalah debu emas—menyilaukan dan berharga. Di Indonesia, oposisi seperti daun kering yang ditiup angin setelah pemilu.

Kesejahteraan anggota DPR juga tak kalah puitis. Dengan gaji belasan kali upah pekerja, fasilitas seperti bangsawan kolonial dan perjalanan dinas sering lebih tampak sebagai wisata saja.

Selain itu, legislator kita hidup seperti para ksatria yang diberi kuda terbaik namun enggan turun ke medan perang. Rakyat melihat ini hanya bisa tertawa getir. Tawa jenis ini adalah tawa warisan panjang bangsa yang terbiasa dikhianati.

Politik biaya tinggi pun menjadi benang kusut tak pernah ingin diurai. Seorang calon butuh miliaran untuk masuk Senayan dan begitu ia duduk, miliaran itu menuntut pulang.

Maka lahirlah politik proyek, politik bagi kue, genteng bocor yang ditutup dengan semen moral tipis. Pramoedya mungkin akan menulis;

“Inilah negeri yang menyuruh rakyatnya jujur tetapi membolehkan wakilnya berdagang kehormatan.”

Pada akhirnya, ketika kita membandingkan DPR Indonesia dengan parlemen negara lain, kita menemukan bahwa masalahnya bukan jumlah kursi, bukan pula bentuk gedung atau sistem pemilu semata. Masalahnya adalah karakter.

Parlemen adalah cermin jiwa politik bangsa—dan jika cermin itu retak, yang terlihat bukan wajah wakil rakyat, melainkan wajah kita sebagai bangsa yang kehilangan keberanian untuk marah dan kemampuan untuk berharap.

Namun harapan tidak pernah mati. Rakyat selalu punya cara untuk hidup melampaui kekecewaan. Dan mungkin suatu hari, gedung Senayan akan benar-benar diisi oleh mereka yang memahami bahwa menjadi wakil rakyat bukan sekadar duduk di kursi empuk, tetapi berdiri tegak ketika rakyatnya membungkuk.

Sebab demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tetapi siapa yang paling berani mendengarkan. (*)