Paradoks Tayangan Xpose Uncensored Trans 7: Saat Budaya Pesantren Dijadikan Komoditas Sensasi

Oleh: Bung Joe

WILWATEKTA.COM – Tayangan Xpose Uncensored Trans 7 baru-baru ini menuai kritik luas, khususnya dari kalangan pesantren dan masyarakat yang memahami nilai-nilai luhur tradisi keislaman di Indonesia. Alih-alih menghadirkan potret edukatif dan berimbang tentang kehidupan pesantren, program tersebut justru terjebak dalam eksploitasi visual yang menimbulkan kesan sensasional dan cenderung merendahkan marwah dunia santri.

Fenomena ini menegaskan adanya paradoks serius dalam industri televisi nasional. Di satu sisi mengaku ingin membuka wawasan publik, namun di sisi lain memperdagangkan budaya luhur demi rating dan sensasi murahan.

Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama. Ia adalah ekosistem sosial, spiritual, dan kultural yang telah membentuk karakter bangsa selama berabad-abad. Di dalamnya, nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan adab menjadi pilar utama pembentukan moral generasi muda. Kita tidak tahu jika di Nusantara tidak ada pesantren.

Ketika tayangan seperti Xpose Uncensored memotret kehidupan pesantren dengan sudut pandang voyeuristik — menyoroti hal-hal privat, mempermainkan simbol kesucian, atau mengaitkan kehidupan santri dengan narasi hiperbolik — maka di situlah nilai luhur pesantren dikomodifikasi.

Paradoks tersebut semakin mencolok ketika media yang seharusnya menjadi sarana pencerahan publik justru menjadi arena eksploitasi. Tayangan itu tidak sekadar menampilkan informasi, tetapi menciptakan persepsi. Ia membentuk opini publik bahwa pesantren adalah ruang misterius, konservatif, bahkan eksotis untuk dikuliti. Inilah jebakan sensasionalisme media, mengaburkan batas antara jurnalisme, hiburan,  fakta dan provokasi.

Kritik ini bukanlah bentuk anti terhadap kebebasan pers. Justru sebaliknya — ini adalah seruan untuk mengembalikan jurnalisme pada etika dan tanggung jawab sosialnya. Kebebasan berekspresi tidak bisa dijadikan alasan untuk menistakan simbol-simbol keagamaan atau memelintir realitas pesantren demi kepentingan komersial. Media yang beretika seharusnya mampu memahami sensitivitas budaya dan agama, bukan malah memanfaatkannya untuk mengejar tren “viral.”

Selain itu, framing yang dilakukan tayangan semacam ini juga berpotensi melahirkan distorsi persepsi di tengah masyarakat awam. Pesantren yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan moralitas bisa saja dianggap kolot atau menakutkan karena potongan-potongan narasi yang direkayasa untuk menggugah emosi. Padahal, di balik tembok pesantren, ada ribuan kisah perjuangan, inovasi pendidikan, dan pengabdian sosial yang jarang tersorot kamera.

Tayangan Xpose Uncensored menjadi cermin kegagalan sebagian media memahami konteks sosial budaya bangsa sendiri. Dalam hasrat mengejar keterpaparan (exposure), mereka justru kehilangan kedalaman (depth). Mereka menampilkan potret tanpa makna, fakta tanpa refleksi, dan budaya tanpa hormat. Padahal, pesantren bukan sekadar objek tontonan — ia adalah subjek peradaban.

Sudah saatnya media mainstream melakukan refleksi etik. Bukan hanya tentang apa yang ditayangkan, tetapi bagaimana dan untuk tujuan apa tayangan itu dibuat. Publik berhak mendapatkan informasi yang mendidik, bukan yang memecah belah atau mendiskreditkan. Dan pesantren, sebagai bagian integral dari jati diri bangsa Indonesia, pantas mendapatkan representasi yang adil dan bermartabat di ruang publik.

Masyarakat pesantren tidak anti kritik. Namun, kritik yang membangun harus berangkat dari niat memahami, bukan menghakimi. Bila media terus menjadikan budaya pesantren sebagai komoditas sensasi, maka yang hilang bukan hanya nilai jurnalistik, tetapi juga rasa kemanusiaan dan keindonesiaan itu sendiri.

Pada akhirnya, paradoks Xpose Uncensored bukan sekadar tentang sebuah tayangan, tetapi tentang krisis orientasi dalam dunia media. Ketika yang suci dijadikan hiburan, yang luhur dijadikan bahan jualan, dan yang mendidik justru dikorbankan demi popularitas sesaat. Pesantren layak dihormati, bukan dieksploitasi. Karena dari kesederhanaannya, lahirlah kebijaksanaan yang justru menjadi benteng terakhir moral bangsa. (*)