Menjaga Marwah NU Melampaui Hormat Struktural: Kembali ke Etos Keulamaan dan Kepesantrenan

WILWATEKTA.COM – Menjaga marwah NU bukan sekadar menjaga kehormatan struktur atau memuliakan jabatan organisasi. Marwah NU jauh lebih dalam daripada itu. Ia tumbuh dari teladan para ulama yang ikhlas mengabdi, dari kultur pesantren yang mengutamakan adab sebelum ilmu dan dari tradisi panjang keulamaan yang tidak mudah goyah oleh kepentingan apa pun.

NU akan tetap bermartabat selama warganya menjadikan integritas moral dan keilmuan sebagai pedoman utama, bukan popularitas atau hierarki formal.

Sejak masa para muassis, NU berdiri sebagai jam’iyyah yang menempatkan ilmu dan adab sebagai fondasi. KH Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa ulama adalah waratsatul anbiya dan karena itu mereka tidak boleh tunduk pada kekuasaan duniawi yang dapat menggerus independensi moral.

Dalam karya-karyanya, Hadratussyaikh berkali-kali menekankan bahwa adab adalah mahkota ilmu; “ketika adab hilang, maka ilmu pun kehilangan cahaya.”

Prinsip ini menjadi napas NU sejak awal, bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh jabatannya, tetapi oleh keikhlasannya menjaga amanah ilmu.

KH Wahid Hasyim mengembangkan pandangan itu dengan menekankan pentingnya keluasan wawasan dan keterbukaan berpikir. Menurutnya, NU dihormati bukan karena struktur yang megah atau banyaknya massa, tetapi karena ulama-ulamanya memiliki pandangan yang jernih dan sikap moderat.

NU kuat karena berangkat dari tradisi pesantren yang membentuk karakter rendah hati, bukan tradisi politik yang cenderung mengagungkan kekuasaan. Ketika nilai-nilai dasar ini mulai tergeser, marwah NU pun ikut terancam.

Pandangan paling tajam mengenai marwah NU datang dari Gus Dur. Baginya, NU tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus tetap menjadi kekuatan moral bangsa. Gus Dur selalu menolak menjadikan ulama sebagai dekorasi politik.

Ia ingin NU tetap berdiri tegak sebagai penuntun nurani, bukan sekadar pemain dalam kontestasi kepentingan.

Menurut Gus Dur, “marwah NU terletak pada keberanian moral untuk mengatakan benar pada yang benar dan salah pada yang salah, meski itu membawa risiko penolakan.”

Ia pernah mengatakan bahwa yang harus dijaga dari NU bukan tubuh organisasinya, tetapi roh perjuangannya: keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Senada dengan itu, KH MA Sahal Mahfudh memandang marwah NU lahir dari kemampuan menjawab persoalan masyarakat dengan pendekatan fikih sosial. Beliau menekankan bahwa NU adalah jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, sehingga ukuran kehormatannya bukan pada kemampuannya merebut posisi dalam lingkar kekuasaan, tetapi pada kedalaman ilmunya dalam melayani umat.

Ketika NU hadir untuk petani, nelayan, pekerja kecil, dan kelompok rentan melalui pendekatan keilmuan yang kuat, martabat NU terangkat dengan sendirinya. Tidak diperlukan panggung besar untuk mengabdi; yang dibutuhkan hanyalah kemauan menjaga adab, tanggung jawab moral, dan sensitivitas sosial.

Peringatan yang sangat lembut namun menggetarkan hati juga kerap disampaikan oleh KH Maimun Zubair. Pernah mengingatkan bahwa NU besar bukan karena struktur yang rapi atau karena kecakapan politik pengurusnya, melainkan karena doa para ulama dan kesetiaan jamaah yang terus memuliakan ilmu. “Sing nggawe gedhé NU iku para kiai lan jamaah, dudu jabatan,” ujar Mbah Moen.

 Artinya, siapa pun yang menduduki jabatan struktural harus sadar diri bahwa posisi itu bukan penentu kehormatan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika seseorang merasa paling berjasa hanya karena memiliki jabatan, ia telah melukai adab kepesantrenan yang menjadi napas NU.

Di era digital seperti sekarang, menjaga marwah NU menjadi semakin menantang. Media sosial mempercepat perdebatan, memperbesar polemik, dan sering kali membuat adab terpinggirkan dalam hiruk pikuk opini publik.

Tidak sedikit warga NU yang kemudian lebih mudah tersulut emosi daripada menjaga keteduhan akhlak pesantren. Kontestasi internal kadang menggeser keikhlasan menjadi ambisi, sementara penghormatan terhadap jabatan sering Kali lebih mengemuka daripada penghormatan terhadap ilmu.

Dalam situasi seperti ini, NU membutuhkan upaya kolektif untuk kembali meneguhkan etos kepesantrenan: tawaduk, kebijaksanaan, dan ketulusan dalam berkhidmah.

Marwah NU hanya dapat dijaga ketika ulama dihormati bukan karena kedekatannya dengan kekuasaan, tetapi karena kedalaman ilmunya. Struktur hanya akan berarti ketika dijalankan dengan adab, bukan ambisi. Warga NU hanya akan bersatu ketika nilai-nilai dasar — bukan kepentingan jangka pendek — menjadi pegangan bersama.

Ketika kita kembali kepada akar-akar keulamaan dan kepesantrenan, ketika adab kembali ditempatkan di atas segala kepentingan, dan ketika khidmah menjadi orientasi utama, maka NU akan tetap menjadi rumah besar yang teduh dan menjadi teladan bagi bangsa.

Menjaga marwah NU pada akhirnya adalah menjaga warisan spiritual para kiai. Ini bukan pekerjaan sesaat dan bukan pula soal siapa yang memimpin, tetapi soal keberlanjutan nilai yang diwariskan turun-temurun.

Selama NU setia pada keikhlasan, ilmu, adab, dan pengabdian kepada umat, marwahnya akan selalu tegak — tidak hanya dihormati oleh warga NU, tetapi juga menjadi cahaya moral bagi Indonesia. (*)