Menjaga Entitas NU Lebih Penting, Bukan Cabup atau Cagub Di Pilkada 2024

“Menyingkir dari kekuasaan bukan karena anti politik. Karena pemimpin yang telah gagal dalam membina masyarakat sejahtera dan mewujudkan kemaslahatan umat. Politik masih dekat dengan laku tercela dan mudah berkompromi dengan oligarki.”

WILWATEKTA.ID – Sebagai organisasi yang memiliki basis besar. NU selalu menjadi rebutan calon pemimpin saat pesta demokrasi. Dalam kontestasi pilpres, pileg, pilgub, pilbup dan lainnya. Warga NU selalu menjadi primadona bagi elit politik yang mencalonkan  diri. Namun warga NU Jangan berbesar hati. Jangan-jangan NU hanya dijadikan tumbal politik. Misal Gus atau Kiai mau dilamar parpol jadi Cabup atau Cagub terus mau. Ndilalah, pemerintahannya sudah bobrok, tindakan korup masih terjadi. Lah, yang jadi korban, pasti Gus atau Kiai yang menjabat.

Apalagi momen Pilkada serentak sudah dekat, hati-hati Gus dan Kiai. Karena tanpa kita sadari fenomena Kiai dan Gus NU dukung paslon sudah menjadi hal yang lumrah. Sekarang ketika dalam pengajian, mengundang tim media informasi dan materi ceramahnya lebih condong ke transaksional. Jika dikaji, pola politik yang dibangun kurang menguntungkan bagi keberlangsungan NU. Secara prinsip NU dari dulu sampai sekarang harus tetap netral. Semenjak NU lepas dari parpol loh ya!

Mendingan setiap petinggi NU yang terngiang-ngiang oleh janji paslon jangan melayang-layang dulu. Siapapun yang memberikan janji manis, itu tidak mempengaruhi keberlangsungan NU. Sekali lagi, NU hanya dijadikan tunggangan. Semestinya warga NU memiliki nalar yang kritis. Karena akal yang mampu merasionalisasikan persoalan dapat menyembunyikan perintah-perintah pada hasrat yang paling primitif. Artinya punya kebijakan berpikir, antara negatif dan positif.

Warga NU nggak bisa menerima ucapan-ucapan semu yang berimbas negatif. Karena organisasi yang memiliki marwah adalah menjaga idealisme dan menjauh dari sikap pragmatis. Pengurus atau oknum yang ada di struktural NU harus mempunyai prinsip kuat, bukan penjilat. Jangan jadi oknum yg tersandra oleh politik praktis. Sebagai publik figur, laku perjuangan tokoh NU direkam oleh umat.

NU salah satu organisasi besar yang selalu menyelamatkan Indonesia dari rong-rongan ideologi ekstrimis. Dalam kepentingan politik praktis, NU hanya mempunyai visi memperjuangkan agama dan bangsa. NU secara kultural tumbuh dalam rahim pesantren. Lekat dengan guru ngaji dan santri.

Akar sejarah NU di dirikan oleh para pendahulu tidak boleh digunakan berjuang hanya urusan politik praktis. Meskipun berganti stuktur berulang-ulang, jangan sampai salah arah. Nama NU terlalu murah jika hanya digadaikan dengan jabatan mentri atau apapun itu. Seluruh warga nahdliyin dan pengurus NU di seluruh nusantara, mari gunakan akal sehat dalam memilih pemimpin. Bukan atas dasar intervensi siapapun. Namun berdasarkan naluri yang benar.

Selain itu struktur PBNU adalah cerminan NU, jadi sebisa mungkin jangan berpolitik dan kembali ke khittah NU, kalau mau berpolitik ada wadahnya sendiri lewat parpol, biarkan NU tetap ekslusif seperti Muhammadiyah, jangan membela calon pemimpin mati-matian. Apalagi sampai mendewa-mendewakan calon tertentu.

Resiko yang diambil struktur NU terlalu besar jika harus memihak pada calon tertentu. Jangan sampai warga NU dipolitisasi hanya untuk diambil suaranya dan dilupakan. Komitmen NU adalah untuk menyatukan perbedaan persepsi antar umat yang berselisih paham. NU tetap netral tanpa memihak calon manapun.

Dalam sebuah buku, Matinya Pendidikan, Redefinisi Nilai-nilai Pendidikan: 2020, seniman Amerika Ben Shahn, pernah menyatakan bahwa demokrasi adalah “gagasan paling menarik yang pernah dikenal oleh dunia.” Alexis de Tocqueville menyebut demokrasi sebagai “prinsip tentang partisipasi warga negara.” Gunnar Myrdal menilai bahwa demokrasi sebagai “kesaksian atau kredo orang-orang Amerika.” Gunnar Myrdal menilai bahwa demokrasi menjadi sistem tentang gagasan-gagasan umum di suatu negara barat yang paling jelas. Bab pertama dari ceritanya dibuka dengan “Pada awalnya, ada sebuah revolusi.” Ketika cerita dikembangkan, akan didapati kata-kata yang disucikan, “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.”

Artinya bahwa dalam konteks berdemokrasi, baik NU maupun parpol tidak memiliki otoritas intervensi kepada masyarakat. Karena intervensi dalam pesta demokrasi adalah bagian dari mencidrai kemuliaan cita-cita demokrasi. Murni bahwa demokrasi adalah ruang partisipasi masyarkat dalam mendorong perubahan negara melalui pemilihan kepala negara. Selain itu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara benar. Karena kedaulatan negara diatas tangan rakyat.

Sebagai organisasi yang cukup dewasa dalam mengawal perjalanan negara dari masa ke masa. NU sudah tidak lagi diragukan dalam hal kedewasaan berpolitik. Karena politik NU adalah perjuangan agama dan bangsa. Meskipun pada saat-saat tertentu suasana politik cukup memanas, namun NU mampu menetralisir suasana tersebut. Apalagi sesepuh NU KH Mustofa Bisri turun gunung memberikan nasehat yang menyejukan. “Urusan NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia, bukan memenangkan Capres.” Pesan tersebut disampaikan pada forum pembukaan Konbes NU, Halaqah Nasional dan Harlah Ke-101 NU di Yogyakarta pada, Senin (29/01/24).

Argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Bisri bukan berlebihan, memang peran NU secara jelas tidak harus mempunyai kecondongan pada calon tertentu. Namun menjaga netralitas organisasi agar masyarakat yang ada di gressrot tidak menanyakan sikap NU. NU salalu menyeimbangkan urusan negara dan agama, bukan pada politik praktis. Sikap ini lah yang memang harus ditonjolkan oleh NU dalam setiap pemilu. (*)