Membalut Janji dalam APBD/APBN, Politik Anggaran sebagai Nafas Kekuasaan

WILWATEKTA.COM – Anggaran negara adalah lembaran yang tampak kaku, penuh angka, tabel dan lampiran. Namun jauh di balik struktur itu, anggaran menyimpan dinamika politik paling rumit. APBD dan APBN bukan hanya dokumen teknokratis; ia adalah arena kekuasaan tempat janji dipertaruhkan, kepentingan dinegosiasikan. Selain itu sebagai alat untuk legitimasi dipertahankan.

Politik anggaran menjadi nafas yang menghidupkan kekuasaan, sebab melalui anggaranlah seorang pemimpin membangun narasi keberpihakan sekaligus mempertahankan posisi.

Setiap pemimpin naik ke panggung politik dengan membawa secarik daftar janji. Janji-janji itu menjadi modal sekaligus beban. Agar janji dapat hidup, ia harus menemukan tempat dalam struktur anggaran. Tanpa dialokasikan dalam APBD atau APBN, janji akan berubah menjadi slogan kosong yang hanya berdengung selama kampanye.

Di sinilah relevansi ungkapan pakar fiskal internasional, Aaron Wildavsky, yang sering dikutip dalam studi anggaran: “Budgeting is not just financial planning; it is political decision-making in numbers.” Dalam bahasa lebih lugas, anggaran adalah politik yang dibakukan menjadi angka—yang menentukan mana janji yang ditepati dan mana yang sengaja dibiarkan tenggelam.

Di Indonesia, praktik politik anggaran berjalan melalui mekanisme kompleks. Pemerintah daerah atau pusat mengajukan rencana, legislatif melakukan pembahasan, lalu berbagai kepentingan berputar dalam ruang-ruang pertemuan.

Seorang analis kebijakan publik, Dr Bima Prasetyo, pernah merangkum dinamika ini: “Setiap angka dalam APBD/APBN adalah hasil tarik-menarik, bukan sekadar perhitungan kebutuhan. Di sana ada kekuatan, jaringan dan strategi politik yang saling bersentuhan.” Dengan kata lain, anggaran adalah ruang kompromi yang diselimuti lapisan-lapisan politik.

Tidak mengherankan jika menjelang pemilu, pola anggaran kerap berubah dramatik. Belanja bantuan sosial meningkat, pembangunan fisik dipercepat, program-program publik diperluas. Pemimpin membutuhkan bukti konkret agar bisa berkata kepada rakyat: “Janji saya berjalan.”

Bahwa sebagian program itu bersifat kosmetik atau jangka pendek, itu persoalan lain. Pada tahap ini, politik anggaran menjadi alat pencitraan paling efektif. Foto peresmian jembatan, pembagian sembako, atau penyerahan bantuan pendidikan menjadi bagian dari strategi untuk menegaskan kembali kedekatan dengan rakyat.

Namun politik anggaran juga membawa risiko mendalam. Ketika orientasi kekuasaan lebih mendominasi daripada kebutuhan publik, anggaran bisa berubah menjadi instrumen tidak adil. Kelompok rentan tersisih, pembangunan hanya terpusat di wilayah tertentu dan proyek strategis justru lebih menguntungkan elite ketimbang masyarakat luas.

Pakar keuangan daerah, Prof Melani Surbakti, pernah mengingatkan: “Keadilan fiskal itu bukan soal berapa besar anggaran, tetapi siapa yang sungguh-sungguh mendapat manfaat dari alokasinya.” Kalimat itu menampar kesadaran kita bahwa anggaran sering gagal menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Meski demikian, bukan berarti politik anggaran tidak bisa menjadi ruang perubahan. Pemimpin yang berpegang pada etika publik akan memanfaatkan anggaran sebagai instrumen kesejahteraan, bukan alat peneguhan kekuasaan. Transparansi, partisipasi publik, serta keberanian untuk menolak titipan-titipan kepentingan dapat menjadikan APBD dan APBN sebagai dokumen yang benar-benar mencerminkan wajah keadilan sosial.

Pada titik ini, tanggung jawab rakyat menjadi penting. Publik tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses penganggaran. Mereka perlu mengawal, memeriksa, dan bertanya: mengapa anggaran kesehatan demikian kecil? Mengapa proyek infrastruktur begitu besar? Mengapa bantuan sosial naik menjelang pemilu? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah bentuk kontrol demokratis paling mendasar.

Pada akhirnya, anggaran adalah jendela untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja. Ia memperlihatkan prioritas, keberpihakan, bahkan sisi gelap dari kepemimpinan. Ketika janji dibalut dalam APBD dan APBN secara jujur, kita melihat pemerintah yang bertanggung jawab.

Namun ketika anggaran hanya dijadikan bungkus yang indah untuk janji yang tak ditepati, kita menemukan wajah lain dari kekuasaan—yang menjadikan anggaran sebagai alat mempertahankan diri, bukan melayani rakyat.

Di sinilah esensi dari politik anggaran sebagai nafas kekuasaan: ia bisa menghidupkan harapan, tetapi juga bisa mencekik kepercayaan publik. Pilihan ada pada pemimpin, dan pengawasan ada pada rakyat. (Wawan)