Lemahnya Lembaga Pengawas Kelaikan Jalan Kendaraan Umum Atau Ada Sesuatu?

“Laku korupsi di negara Indonesia sudah melampaui batas, bahkan lintas sektor. Sehingga sangat sulit untuk diberantas”

WILWATEKTA.COM – Di Indonesia, kendaraan umum memegang peranan penting dalam mobilitas sehari-hari masyarakat. Mulai dari bus pariwisata, angkutan kota, taksi dan ojek online. Semua memiliki kontribusi besar dalam sistem transportasi. Namun, di balik peran vital tersebut, ada masalah yang mendasar, lemahnya pengawasan terhadap kelaikan jalan kendaraan umum. Apakah ini murni karena kelemahan sistem atau ada faktor lain yang bermain? Saking lemahnya, kejadian kecelakaan kendaraan umum sering terjadi, entah apa faktor yang mempengaruhi? Seolah kecelakaan transportasi menjadi pemandangan biasa, bus, kereta api, pesawat dan kendaraan laut. Baru-baru ini rombongan Siswa SMK Lingga Kencana di Subang Jawa Barat yang melakukan study tour. Insiden tersebut menelan 11 korban jiwa.

Entah siapa yang harus disalahkan, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan level daerah, pihak sekolah atau pihak travel. Semua enggan menjawab, akibatnya permasalahan ini menjadi bola liar dan tak berujung.

Kalau toh memang pengawasan terhadap kelaikan jalan kendaraan umum di Indonesia sudah dilakukan oleh lembaga pemerintahan, Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Tugas mereka meliputi pemeriksaan teknis kendaraan, pemantauan kondisi fisik kendaraan, serta pengawasan terhadap kepatuhan operator kendaraan umum terhadap standar keselamatan. Meskipun tahapan pengawasan kalaikan sudah dilakukan, kenapa masih sering terjadi kecelakaan. Pertanyaan ini terlepas dari musibah loh ya?

Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini sering kali tidak berjalan efektif. Beberapa faktor diantaranya, banyak lembaga pengawas menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. Kurangnya inspektur yang kompeten dan terbatasnya fasilitas pemeriksaan membuat pengawasan menjadi tidak maksimal. Selain itu, tidak jarang ditemukan kasus korupsi pejabat yang bertanggung jawab menerima suap untuk meloloskan kendaraan yang sebenarnya tidak layak jalan. Nepotisme juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas pengawasan karena penempatan petugas tidak berdasarkan kompetensi.

Kalau boleh kasih saran, idealnya kendaraan umum harus menjalani pemeriksaan berkala untuk memastikan kelaikan jalan. Namun, sering kali pemeriksaan ini tidak dilakukan dengan ketat, dan banyak kendaraan yang beroperasi tanpa pemeriksaan yang memadai. Sehingga kendaraan tidak layak jalan, melebihi tonase dan surat jalan tidak lengkap. Semuanya bisa lolos dengan aman.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur kelaikan jalan kendaraan umum, implementasinya sering lemah. Sanksi bagi pelanggar tidak selalu dijalankan dengan konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kemudian, kelemahan dalam pengawasan kelaikan jalan kendaraan umum memiliki dampak serius bagi keselamatan penumpang dan pengemudi. Beberapa dampak yang paling signifikan antara lain: Kecelakaan lalu lintas, akibat dari rem blong, mesin yang tidak terawat, dan ban yang sudah gundul dan lain sebagainya.

Kecelakaan kendaraan umum tidak hanya merugikan korban, tetapi juga memberikan kerugian ekonomi secara keseluruhan. Biaya medis, kerusakan properti dan lain-lain. Selain itu, kendaraan yang tidak terawat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang. Kondisi kabin yang buruk, AC yang tidak berfungsi, dan kursi yang rusak adalah masalah yang sering dikeluhkan.

Ada Sesuatu di Balik Kelemahan Ini?

Melihat kelemahan yang ada, muncul pertanyaan, apakah ini murni karena kekurangan dalam sistem, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain:

• Kepentingan Bisnis, ada kemungkinan bahwa pengawasan yang lemah merupakan akibat dari kepentingan bisnis tertentu. Pemilik perusahaan transportasi besar mungkin memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk melonggarkan pengawasan demi mengurangi biaya operasional.

• Kurangnya prioritas pemerintah, keselamatan transportasi mungkin tidak menjadi prioritas utama bagi beberapa pemerintah daerah. Fokus yang lebih besar mungkin diberikan pada proyek infrastruktur besar atau sektor lain yang dianggap lebih penting.

• Tekanan sosial dan ekonomi, banyak masyarakat yang bergantung pada kendaraan umum untuk kehidupan sehari-hari. Menutup atau menghentikan operasional kendaraan yang tidak layak jalan bisa menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Solusi untuk Memperkuat Pengawasan

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah dapat diambil:

• Peningkatan sumber daya, meningkatkan jumlah dan kualitas inspektur serta fasilitas pemeriksaan merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan.

• Transparansi dan akuntabilitas, memperkuat mekanisme pengawasan dengan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi seperti inspeksi digital dan pelaporan online dapat membantu mengurangi korupsi.

• Penegakan hukum yang kuat, implementasi sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar perlu diperkuat untuk menimbulkan efek jera.

• Pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dan operator kendaraan umum tentang pentingnya kelaikan jalan melalui kampanye dan pendidikan.

Perlu diketahui bahwa lemahnya pengawasan kelaikan jalan kendaraan umum adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik untuk diatasi. Meskipun ada tantangan besar, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, keselamatan transportasi umum di Indonesia dapat ditingkatkan. Pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan adalah: apakah kita benar-benar berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, atau ada faktor lain yang menghalangi? Jangan sampai kecelakaan transportasi umum terus berulang (*)