Lelucon Apalagi, Kepala BGN? Tiap Hari SPPG Sembelih 19 Ribu Sapi

WILWATEKTA.COM – Di negeri penuh kejutan ini, publik tampaknya tidak pernah kekurangan bahan hiburan dari para pejabatnya sendiri. Kali ini, panggung “lomba logika lentur” diduga dimenangkan oleh pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)Dandan Hindayana, ia menyebutkan bahwa setiap hari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menyembelih 19 ribu sapi.

Kalau dipikir-pikir ini sebuah angka yang terdengar bukan hanya spektakuler, tetapi juga membuat para peternak, jagal, hingga sapi-sapi di seluruh Nusantara mungkin serempak menoleh dan bertanya: “Ini serius?”

Jika kita mencoba membayangkan angka tersebut secara kasat mata, 19 ribu sapi bukanlah jumlah kecil. Itu bukan sekadar rombongan sapi di lapangan desa saat Idul Adha, melainkan lebih mirip arak-arakan sapi beberapa kabupaten.

Jika satu sapi rata-rata memiliki bobot sekitar 400 kilogram, maka 19 ribu sapi bisa menyaingi berat kapal laut ukuran menengah. Pertanyaannya, SPPG itu gudang pangan atau pelabuhan ekspor daging internasional?

Bayangkan saja, jika satu sapi menghasilkan sekitar 200Kg daging bersih, maka 19 ribu sapi akan menghasilkan hampir 4 juta kilogram daging setiap hari. Itu artinya, dalam satu hari, SPPG dapat memberi makan satu provinsi, bahkan mungkin setengah pulau.

Jika ini benar, maka kita tidak lagi butuh swasembada pangan. Tapi Konoha mungkin sudah layak membuka program “ekspor rendang antar benua.”

Namun tentu publik tidak sebodoh itu. Mereka tahu bahwa angka itu terlalu fantastis. Bahkan ujung-ujungnya lelucon Kepala BGN yang sering ngibul pada Presiden. Pun ucapan pejabat kita sering tidak rasional.

Maka muncullah komentar-komentar kreatif yang khas netizen Indonesia, salah satunya: “Jangan-jangan pakai Masako penyedap, biar satu sapi rasanya seperti 19 ribu.” Sebuah satire yang terasa pahit, tetapi justru menggambarkan kegelisahan publik terhadap kebijakan yang terasa lebih dekat dengan panggung retorika daripada meja perencanaan.

Masalahnya bukan sekadar soal sapi. Ini soal bagaimana pejabat publik menyampaikan data. Dalam dunia kebijakan, angka bukan hiasan pidato. Angka adalah dasar keputusan, arah anggaran, dan legitimasi program. Ketika angka melompat terlalu tinggi tanpa penjelasan, publik bukan hanya bingung, tetapi juga kehilangan kepercayaan.

Lebih lucu lagi jika kita membayangkan dampak logistiknya. Untuk menyembelih 19 ribu sapi dalam sehari, berapa jumlah jagal dibutuhkan? Berapa luas rumah potong hewan yang harus tersedia? Berapa armada truk yang harus hilir mudik? Dan paling penting, apakah sapi-sapi tersebut sudah sepakat secara musyawarah untuk antre disembelih dengan tertib dan penuh rasa nasionalisme?

Jika dihitung secara kasar, bahkan rumah potong hewan terbesar pun belum tentu mampu menangani angka sebesar itu. Belum lagi urusan rantai dingin, penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan. Jika semua itu benar-benar terjadi, maka SPPG seharusnya sudah berubah menjadi keajaiban logistik dunia yang layak masuk buku rekor internasional.

Satire publik sebenarnya bukan bentuk kebencian. Ia adalah cara rakyat menyampaikan kritik ketika bahasa formal sering kali tidak didengar. Humor adalah bentuk protes paling halus sekaligus paling tajam. Ketika rakyat mulai menertawakan kebijakan, itu biasanya tanda bahwa jarak antara wacana pemerintah dan realitas lapangan sudah terlalu jauh.

Yang dikhawatirkan, budaya “asal besar angka” bisa menjadi penyakit birokrasi. Program dibuat seolah-olah heroik, tetapi lupa menghitung kemampuan nyata. Padahal masyarakat tidak membutuhkan kebijakan yang terdengar megah, melainkan kebijakan yang bisa dijalankan, terukur, dan transparan.

Dalam negara demokrasi, pejabat publik bukanlah pencerita dongeng. Mereka adalah pengelola kepercayaan. Sekali kepercayaan publik retak, memperbaikinya jauh lebih sulit daripada sekadar mengklarifikasi satu pernyataan.

Pada akhirnya, publik tentu berharap ada penjelasan lebih rasional. Jika pernyataan tersebut hanya salah ucap, maka klarifikasi akan menyelamatkan kredibilitas. Namun jika itu memang bagian dari perencanaan, maka masyarakat berhak tahu peta jalan, data pendukung, dan kalkulasi realistisnya.

Sebab jika tidak, rakyat akan terus bertanya dengan nada bercanda yang sebenarnya menyimpan kegelisahan serius:

Apakah program ini benar soal gizi masyarakat, atau sekadar bumbu penyedap narasi pembangunan?

Dan jika setiap kebijakan hanya mengandalkan rasa, bukan perhitungan, jangan salahkan publik jika mereka mulai percaya bahwa yang disajikan bukan daging sapi, melainkan sup wacana dengan taburan Masako optimisme. (*)