Duka Nestapa Negeri Punya Pejabat Ngawur

WILWATEKTA.COM – Ada satu penyakit akut di negeri ini yang tidak pernah masuk daftar bencana nasional, tetapi dampaknya jauh lebih merusak dibanding banjir atau gempa bumi.  Ia, pejabat ngawur. Sama bendera one piece rame, dikritik masyarakat bilangnya antek asing. Giliran rakyat nuntut kesejahteraan, santuy aje. Mereka bukan sekadar salah bicara, melainkan sudah menjadikan kebodohan dan ketidakpekaan sebagai gaya kepemimpinan. Negeri yang kaya sumber daya ini akhirnya terjebak dalam nestapa, hutang negara numpuk, rakyat jauh dari kesejahteraan. Jabatan direbut hanya soal mencari celah memperkaya golongan. Jabatan hanya sebagai panggung sandiwara tanpa logika. Sering kali, pejabat negeri ini kalau ngomong gak pakai otak. Pun ketika gak mampu mewujudkan visi-misi, hanya bisa menutupi kebohohannya. Mereka tidak akan perduli apa kebutuhan masyarakat. Kepentingan mereka hanya soal napsu kekuasaan.  

Pejabat ngawur itu ibarat petinju yang naik ring tanpa latihan: asal mukul, tak peduli siapa yang kena. Bedanya, pukulan mereka berupa kata-kata, dan yang jadi sasaran adalah jutaan rakyat. Ngibul, bikin kebijakan ngawur dan atur sana-sini hanya cari untung. Kalau dipikir-pikir, pejabat kita sebenarnya kreatif. Kreatif dalam hal mengeluarkan pernyataan ajaib yang bikin rakyat bingung: ini serius atau bercanda? Harga beras melonjak, ada pejabat yang enteng bilang: “Kan masih bisa makan singkong.” BBM naik, solusinya, “ya sudah naik sepeda ontel.” Rakyat miskin menjerit, jawabannya: “Itu kan ujian kesabaran.”

Luar biasa. Dengan logika macam ini, penderitaan rakyat tidak perlu ditangani dengan kebijakan nyata, cukup dengan motivasi ala seminar murah. Kalau lapar, disuruh bersyukur. Kalau miskin, diminta tabah. Kalau mengeluh, dituding kurang iman. Seakan-akan negara ini sedang dikelola oleh motivator yang gagal laku, bukan oleh pejabat publik.

Parahnya, perilaku ngawur ini bukan hanya milik satu-dua pejabat. Ia seperti virus yang menular cepat. Dari level pusat sampai daerah, gaya asal bicara tanpa berpikir jadi kebiasaan. Satu pejabat salah ucap, pejabat lain ikut-ikutan berlomba melontarkan kalimat yang lebih ngawur, seolah sedang adu kreatif siapa yang paling bisa bikin rakyat geleng-geleng kepala. Kalau boleh dibilang, kayak semacam “stand up comedy.” Makanya, makin kesini, makin nglantur.

Bagi mereka, bicara di depan kamera sama dengan tampil di panggung hiburan. Padahal rakyat tidak butuh komedi murahan, rakyat butuh solusi. Tapi di negeri ini, kenyataan pahit sering ditutupi dengan celotehan konyol. Tragisnya, sebagian media ikut menyiarkan ocehan itu dengan serius, seakan-akan ada kebijaksanaan di balik kebodohan. Celah kebenarannya sangat sulit, karena mereka biasa ngibul. Hal yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Mereka ngomong kayak gak ada beban. Semakin perannya gak dihitung sama rakyat, pejabat makin seneng.

Setiap pernyataan ngawur pejabat punya efek domino. Misalnya, saat seorang pejabat menyebut harga pangan masih murah, padahal di pasar rakyat sudah megap-megap, maka kebijakan pun jadi mandek. Kenapa? Karena mereka percaya pada ocehan ngawur itu, bukan pada realitas di lapangan. Akhirnya, yang lapar tetap rakyat, yang kenyang tetap pejabat.

Kalau rakyat mengkritik, jawabannya: “Itu hanya bercanda.” Bercanda? “ Emang kepala batu kok. Jadi penderitaan rakyat dijadikan bahan lawakan? Kalau benar itu guyon, maka pejabat kita adalah komedian gagal yang memaksa rakyat tertawa sambil menahan perih di perut. Gak enak juga jadi rakyat di Konoha. Pejabat banyak yang keparat.

Lebih lucu lagi, setiap kali ditanya soal kesalahan, mereka pandai sekali menyalahkan pihak lain. Inflasi? Salah global. Macet? Salah rakyat. Banjir? Salah hujan. Pokoknya, yang salah selalu orang lain, yang benar selalu pejabat. Kalau begini caranya, keledai pun bisa jadi pejabat, asal bisa menyalahkan sekitar.

Di sisi lain, rakyat semakin terbiasa dipermainkan. Kita menertawakan pernyataan ngawur di media sosial, membuat meme, mengolok-olok, lalu melupakannya. Padahal di balik itu ada penderitaan nyata. Pedagang sepi pelanggan, petani merugi karena harga tak stabil, nelayan tak bisa melaut karena BBM mahal, dapat ikan harga gak sebanding. Alasan tengkulak gudang tutup, pabrik gak bisa ekspor. Apakah pemerintah hadir, gak juga. Paling cuman bilang, ya nanti kita rapatkan, nanti kita gerakkan dinas terkait. Ujung-ujungnya omon-omon doang. Belum lagi buruh tetap digaji murah, kena PHK dan seterusnya.

Sementara itu, pejabat yang ngawur tetap pesta pora dengan fasilitas negara. Bukan doa bersama demi kemak muran bangsa, malah joget-joget bersama. Belum lagi setiap tahun ganti, mobil dinas mewah, gaji besar, tunjangan tak habis-habis. Ironis sekali, pejabat yang hidup di atas penderitaan rakyat malah merasa pantas bercanda dengan nasib bangsanya sendiri.

Kenapa pejabat ngawur bisa tumbuh subur? Jawabannya sederhana, “karena jabatan sering diberikan bukan pada yang layak, tapi pada yang punya akses kekuasaan.” Kapasitas nomor dua, loyalitas nomor satu. Akhirnya kita punya pejabat yang pandai berkoar, tapi miskin gagasan. Mereka hanya sibuk membangun citra, bukan membangun bangsa.

Di negeri normal, pejabat ngawur akan dicopot atau mundur dengan malu. Di negeri Konoha, mantan napi korupsi aja masih bisa dapat jabatan? Malah dipromosikan. Korupsi aja masih bisa melambai dan senyum-senyum. Seakan-akan kengawuran adalah syarat naik jabatan. Maka jangan heran kalau ke depan kita akan punya pejabat yang lebih ngawur lagi, sebab standar kepemimpinan sudah jatuh ke titik nadir. Anatara lelucon dan ngawur.

Duka nestapa negeri ini bukan hanya karena pejabat ngawur itu ada, tapi karena kita dibiarkan terbiasa dengan kengawuran itu. Rakyat dibuat apatis, seolah-olah kebodohan pejabat adalah hal biasa. Padahal inilah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Tapi kita sebagai rakyat, diminta memaklumi. Ia memaklumi, ketololan yang sistematik.

Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai bercanda. Rakyat butuh pejabat yang serius bekerja. Rakyat tidak butuh pejabat yang hobi menghibur. Rakyat butuh pejabat yang bisa berpikir jernih, punya empati, dan tahu kapan harus diam.

Selama negeri ini dipimpin oleh pejabat yang ngawur, selama itu pula nestapa akan terus diwariskan. Kita bukan hanya miskin secara ekonomi, tapi juga miskin pemimpin. (*)