DPR Bukan Wakil Rakyat, Melainkan Wakil Partai

Oleh: Wawan Purwadi

WILWATEKTA.COM – Mengeluarkan uang dalam proses politik di Indonesia seolah menjadi kewajiban. Sehingga menghasilkan pejabat yang selalu menuntut tindakan koruptif untuk mengembalikan modal.

Sistem pemilihan mahal—biaya spanduk, tim sukses, setoran ke partai dan berbagai bantuan untuk menjaga konstituen. Di sana-sini—membuat banyak calon tidak mau rugi.

Ketika terpilih, mereka mencari jalan mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan. Karena itu, hukuman tegas untuk koruptor tidak pernah benar-benar digulirkan; terlalu banyak pihak berkepentingan.

Bukan tidak berani menindak, namun banyak kepentingan yang harus dilindungi. Mulai dari partai, birokat professional, swasta dan penegak hukum. Mereka rangkaian mata rantai yang sulit untuk dipisahkan.

Tidak heran jika DPR berkali-kali menuai seruan pembubaran. Ini pertanda ketidakbecusan lembaga tersebut dalam menangani persoalan negara.

Kebijakan yang dihasilkan jauh dari kepentingan rakyat dan bahkan terkesan terang-terangan menindas. Banyak anggota DPR hanya duduk, diam, mendengar, lalu tidur saat rapat. Hanya segelintir politisi yang benar-benar berani bersuara.

Karena pada kenyataannya, DPR bukan wakil rakyat—melainkan wakil partai. Dipilih oleh rakyat, tetapi ditentukan oleh partai; sehingga loyalitas mereka pun bukan kepada masyarakat, melainkan kepada kepentingan politik yang menaungi mereka.

Sementara itu, rakyat terus dibodohi dengan iming-iming uang receh. Suara dijual hanya dengan Rp50 ribu, padahal dampak buruknya akan menimpa anak cucu kelak. Tak heran negara tidak maju dan tidak makmur; mentalitas transaksional sudah mengakar sejak masa kampanye.

Sebagai pelajaran, rakyat tidak boleh lagi termakan janji para calon pejabat saat pemilu. Audit seluruh anggota DPR saat ini adalah tuntutan pantas.

Kita sedang dijajah oleh oknum pejabat koruptor. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur.

Pemilu tahun depan: jangan golput. Ambil surat suara dan coblos semua. Jika golput, ada potensi surat suara dicoblos oleh mereka dengan cara-cara curang. Dalam kondisi sistem yang begitu bobrok, pilihan terbaik adalah menggagalkan manipulasi suara.

Salah satu solusi yang diusulkan rakyat adalah mewajibkan tes seperti ASN untuk menjadi anggota DPR. Harus ada seleksi ketat dan transparan. Agar politisi terpilih adalah mereka yang memiliki intelektualitas dan kemampuan nyata untuk mewakili rakyat. Bukan orang-orang yang hanya bernaung di bawah partai karena punya modal besar.

Budaya politik harus diubah dari akarnya. Bahkan ada suara yang mendukung perubahan total—semacam garda revolusi seperti di Iran—karena kondisi saat ini dianggap terlalu kronis.

Para pejabat cenderung memperkaya diri, tidak peduli pada penderitaan rakyat. Ketika rakyat sengsara, justru gaji pejabat dinaikkan. Bahkan ada yang berjoget-joget di ruang rapat, seolah tak punya empati.

Jika rakyat marah, sejarah menunjukkan bahwa siapa pun bisa tumbang. Presiden pun bisa turun, seperti yang terjadi pada Soeharto. Hukum DPR tidak akan berguna ketika berhadapan dengan hukum rakyat—hukum rimba. Ketika rumah dan mobil pejabat dijarah, tidak ada kekuatan hukum DPR yang mampu memulihkannya.

Akar utamanya adalah partai politik terlalu menjamur dan merusak. Idealisme manusia mati ketika masuk ke dalam partai. Orang bodoh pun bisa duduk di parlemen asal punya modal.

Mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan saat kampanye dan saat membeli jalur masuk ke partai.

Maka, jangan salahkan hanya para pejabat. Rakyat yang ikut menerima amplop juga turut andil dalam kehancuran ini.

DPR sering dianggap tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Produk undang-undang dipenuhi kepentingan sempit. Kebijakan berpihak kepada pemilik modal besar. Apa yang bisa diharapkan dari wakil rakyat semacam itu?

Karena itu, rakyat mengusulkan agar yang boleh dipilih hanyalah orang-orang berkompeten: budayawan, cendekiawan, ulama, pendidik, ilmuwan, ahli hukum, ahli keuangan, ahli pertahanan dan keamanan. Selin itu profesi-profesi strategis lainnya.

Kalau pun ada yang muncul. Seperti artis, pelawak dan penghibur sebaiknya tidak dijadikan wakil rakyat. Partai korup jangan lagi dipilih—turunkan suaranya sampai tidak punya kekuasaan.

Para pejabat hidup bermewah-mewahan, sementara rakyat yang mereka wakili hidup susah. Tapi ingat: rakyat Indonesia lebih dari 250 juta jiwa. Suatu saat kalian akan tua, mati, dan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan.

Di akhirat, rakyat akan menuntut haknya satu per satu atas kezhaliman para pemimpin. Amalan kalian akan habis untuk membayar kedzaliman yang kalian lakukan di dunia. Semoga catatan ini menjadi bukti di hadapan malaikat kelak. (*)