Diam di Sosmed atau Bersuara untuk Negeri?

“Antara nyinyir, kritik dan luka bernama kekuasaan”

WILWATEKTA.COM – Di Konoha seolah orang jujur tak punya tempat. Bahkan, masyarakat yang berani menyampaikan pendapat dianggap penyebab gaduh. Sehigga muncul kalimat untuk memberikan feedback pada masyarakat jagat maya. Kurang lebih demikian.

“Kalau memang kamu pintar, jangan cuma banyak ngomong di sosmed! Gabunglah ke kabinet, bantu perbaiki NKRI agar lebih makmur dan sejahtera!”

Kalimat sindiran itu memberikan penekanan bahwa, jika mampu berkontribusi baik terhadap negara. Maka bergabung menjadi politisi atau profesioanl birokrat. Misal kayak, Pak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Kalimat semacam itu kini jadi semacam “senjata retoris” di ruang publik digital. Di era ketika warganet lebih cepat menilai daripada memahami, kritik sering disamakan dengan kebencian dan keberanian bersuara dianggap sekadar provokasi.

Padahal, seperti kata filsuf Prancis Michel Foucault, “Di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan.”

Ruang kritik bukan ancaman bagi negara, melainkan napas bagi demokrasi sehat.

Dalam jagat media sosial, muncul figur seperti Salsa Erwina—suara yang menohok dan tajam terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak pro rakyat.

Kritiknya terhadap menteri-menteri ekonomi dan energi memicu reaksi berlapis: dari dukungan rakyat kecil hingga cibiran bahwa ia “cuma pintar ngomong di luar negeri.”

Sebagian warganet menulis:

“Kalau peduli Indonesia, balik donk bantu dari dalam, jangan cuma ngomong di medsos!”

Namun sebagian lainnya membela:

“Selama kritik itu membangun bangsa, kenapa harus dibungkam? Kalau semua diam, negeri ini bisa dikuasai oleh oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri.”

Fenomena ini mencerminkan paradoks demokrasi Indonesia pasca-reformasi: kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional, tapi secara sosial masih diserang dengan stigma.

Seakan-akan “rakyat baik” adalah diam dan “rakyat nakal” adalah berani bersuara.

Kemarahan publik di dunia maya tidak muncul dari ruang hampa.

Kita ambil contoh gas melon 3kg terus melambung, kelangkaan di sejumlah daerah sering terjadi.

Kemudian kasus keracunan massal program makan bergizi gratis di beberapa sekolah. Ini menjadi potret buram kebijakan yang gagal menyentuh akar persoalan rakyat.

Memang kita selalu kalah dalam memilih pemimpin. Kalah memahami bahwa, pemimpin yang kita pilih selalu malu untuk mengaku dia bodoh.

Artinya, setiap kebijakan yang salah, tidak akan mengubah Keputusan. Karena pejabat negeri ini gila privilege.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa—mayoritas berada di wilayah pedesaan.

Sementara itu, rasio Gini—pengukur ketimpangan ekonomi—bertahan di angka 0,388, nyaris stagnan selama tiga tahun terakhir.

Artinya, pembangunan ekonomi yang digadang-gadang “inklusif” nyatanya masih berpihak pada kelompok menengah atas. Rakyat kecil, seperti pengakuan seorang janda penjual bensin eceran di media sosial, justru kian terpinggirkan:

“Saya jual bensin ketengan buat hidup, tapi beli BBM di SPBU pun susah. Bantuan pemerintah tak pernah datang. Kami rakyat kecil ini makin sengsara.”

Di balik keluhan itu, ada tanda bahwa pemerintah gagal memahami penderitaan yang paling dekat dengannya.

Kabinet Dikelilingi Oligarki

Nama-nama seperti Bahlil Lahadalia, Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto kerap menjadi sasaran kritik publik.

Kebijakan ekonomi yang disebut “pro-investasi” justru sering ditafsirkan sebagai bentuk neoliberalisme terselubung—menguntungkan korporasi besar, namun menyulitkan masyarakat kecil.

Dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024 yang dirilis BPS dan Kemendagri, skor demokrasi Indonesia tercatat 79,2 poin, naik tipis dari 78,4 pada 2023. Tapi ada catatan penting: dimensi kebebasan sipil justru menurun, termasuk dalam aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Artinya, demokrasi kita memang hidup—tapi dengan napas yang tersengal.

Seorang pengamat politik Universitas Indonesia, Dr Hanta Yuda, pernah mengatakan:

“Demokrasi kita sedang bergeser menjadi demokrasi prosedural, di mana rakyat hanya dipanggil saat pemilu, tapi dibungkam setelahnya.”

Suara dari Akar Rumput

Kritik menyeruak di media sosial sebenarnya adalah bentuk pengawasan horizontal dari rakyat terhadap elit. Ketika lembaga-lembaga resmi seperti DPR dinilai kehilangan fungsi kontrol, rakyat mengambil perannya sendiri melalui dunia digital.

“Jangan gabung kabinet, nanti dibungkam. Jadilah pengamat yang cerdas dan sehat untuk mengontrol kebijakan pemerintah,” tulis seorang pengguna Facebook.

Suara itu menggambarkan kekecewaan terhadap lembaga legislatif yang makin kehilangan taring.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia (2024), tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 54,3 persen, lebih rendah dibanding TNI (89 persen) dan Presiden (76 persen).

Di tengah krisis kepercayaan itu, warganet menjadi oposisi moral—meski hanya lewat unggahan, komentar, atau “thread” di X (Twitter).

Dari Nyinyir ke Nurani

Masalahnya, ruang digital kita sering keliru menilai:

semua kritik dianggap nyinyir, semua nyinyir dianggap kebencian.

Padahal, seperti diingatkan filsuf politik Hannah Arendt, “Kebebasan berbicara bukanlah tentang siapa yang paling keras, melainkan tentang siapa yang berani menyampaikan kebenaran.”

Mereka bersuara—entah di medsos, forum publik, atau jalanan—sebenarnya sedang menegakkan fungsi sosial demokrasi: memastikan kekuasaan tetap diawasi.

Kritik tidak membahayakan negara. Yang membahayakan adalah ketika negara terlalu sombong untuk mendengarnya.

Negeri ini terlalu lama dikelola oleh orang-orang rakus. Dari gas hingga tambang, dari laut hingga tanah, semuanya berlimpah.

Namun, seperti diingatkan Pasal 33 UUD 1945:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Kini kalimat itu terasa seperti doa yang tak kunjung dijawab.

Sementara itu, rakyat terus menanggung beban: harga kebutuhan pokok naik, subsidi dikurangi dan pejabat tetap bergelimang fasilitas.

Seorang warga menulis getir:

“Kalau para pejabat benar-benar cinta rakyat, potong gaji kalian jadi lima kali UMR saja. Biarkan rakyat ikut menikmati hasil jerih payah negeri ini.”

Kritik bukan tanda benci, melainkan bentuk cinta paling jujur pada negeri.

Diam di media sosial tak akan menyelamatkan bangsa, tapi membungkam kritik justru mempercepat kematiannya. Kita butuh lebih banyak orang seperti Salsa—yang mungkin cerewet, mungkin tajam, tapi jujur.

Kita tak butuh pejabat yang penuh pencitraan, tapi kosong empati. Karena di tengah negara sibuk menambal citra dan rakyatlah penambal luka.

Dan dari luka itulah, kadang lahir keberanian untuk bersuara. Demokrasi bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang siapa yang masih berani bicara. (*)