Dari Soeharto-Jokowi: Sejarah Ekonomi Tak Serius Berpihak pada Rakyat

Oleh: Bung Bin

WILWATEKTA.COM — Sejarah ekonomi Indonesia adalah kisah panjang tentang ketimpangan yang diwariskan dari rezim ke rezim. Sejak era Soeharto-Jokowi, rakyat selalu menjadi korban dari kebijakan yang menuhankan pertumbuhan, namun melupakan pemerataan.

Sementara negeri ini dibangun di atas jargon-jargon pembangunan, namun nyatanya, yang dibangun hanyalah menara kekuasaan — bukan pondasi keadilan sosial.

Segalanya bermula pada masa Soeharto. Dengan jargon pembangunan nasional, Orde Baru (Orba) membungkus oligarki ekonomi dalam baju stabilitas politik. Rakyat dicekoki propaganda swasembada beras.

Sementara di belakang layar, ekonomi diserahkan kepada segelintir taipan Tionghoa seperti Liem Sioe Liong, Bob Hasan, Sudono Salim dan sejumlah konglomerat yang tumbuh karena kedekatan dengan Cendana.

Bantuan asing mengalir deras lewat pinjaman Bank Dunia. IMF (International Monetary Fund) merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944 melalui Konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat.

Tujuannya adalah; menjaga stabilitas sistem moneter internasional, membantu negara-negara anggota yang mengalami krisis neraca pembayaran atau keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi global berkelanjutan dan seimbang.

Indonesia sendiri pernah menjadi anggota IMF sejak 1954, dan secara historis pernah sangat bergantung pada bantuan IMF saat krisis moneter tahun 1997-1998. Sementara koperasi rakyat dan industri kecil ditinggalkan.

Soeharto membangun jalan, bendungan dan infrastruktur — namun ia juga membangun ketergantungan struktural terhadap utang luar negeri.

Pada tahun 1997, krisis moneter memukul habis fondasi palsu ekonomi Orba; rupiah anjlok, konglomerat kolaps dan rakyat kecil terbenam dalam kemiskinan baru. (Baca selengkapnya: Lahirnya Konglomerat di Indonesia-Taipan)

Soeharto tumbang, namun warisan kroninya tetap hidup — menjelma dalam bentuk korporasi raksasa yang hingga kini menguasai tanah, tambang dan pasar.

Demokrasi Politik dan Oligarki Ekonomi

Ketika reformasi 1998 lahir, rakyat berharap akan muncul tata ekonomi baru yang lebih berkeadil. Namun harapan itu segera selalu. Pemimpin dari masa kemasa selalu mewarisi puing-puing krisis. Pun sampai hari ini sangat sulit untuk membayar hutang.

IMF menancapkan kukunya dalam setiap kebijakan, memaksa liberalisasi ekonomi: privatisasi BUMN, pencabutan subsidi, dan kebebasan impor.

Rakyat kecil kembali jadi korban. Ketahanan pangan digadaikan untuk kepentingan pasar bebas. Dari sinilah lahir apa yang disebut kapitalisme tanpa wajah: ekonomi kita dibuka lebar-lebar, tapi tanpa perlindungan bagi produsen lokal. Petani kalah bersaing, nelayan kehilangan lautnya, industri nasional dijual murah.

Gus Dur mencoba melawan dengan politik keberagaman dan kesetaraan sosial. Namun langkahnya dipatahkan oleh kekuatan politik lama yang tak rela kehilangan kuasa ekonomi.

Kebijakannya menghapus istilah “pribumi” dan “non-pribumi” memang berangkat dari idealisme kemanusiaan, tapi tidak diiringi rekayasa sosial-ekonomi yang memulihkan posisi rakyat kecil di hadapan modal. Hasilnya: ketimpangan etnis dan kelas justru makin menajam.

Lalu datanglah Megawati — simbol reformasi yang berubah menjadi pelindung kapital baru. Era ini menjadi transisi dari oligarki militer ke oligarki partai. Kekuasaan ekonomi mulai berpindah ke tangan elite politik yang kini berkolaborasi dengan pebisnis. Di sinilah cikal bakal “politik rente” mengakar: jabatan menjadi investasi, bukan pengabdian.

SBY dan Ekonomi Imajiner

Selama sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi memang tampak stabil di permukaan. Angka pertumbuhan dijaga di kisaran 5–6 persen, inflasi relatif terkendali, dan utang luar negeri menurun secara proporsional. Tapi di balik itu, struktur ekonomi tetap timpang.

Pembangunan ekonomi era SBY terlalu bergantung pada konsumsi, bukan pada produksi. Investasi asing masuk ke sektor non-produktif, sementara industri manufaktur stagnan. Sektor pertanian — yang mestinya menjadi jantung ekonomi rakyat — dibiarkan berjalan tanpa proteksi berarti.

Di lapangan, rakyat menyaksikan paradoks: angka kemiskinan menurun di atas kertas, tapi kesenjangan sosial justru melebar. Di desa-desa, tanah terus menyempit dan di kota-kota, buruh hidup dengan upah yang nyaris tak cukup untuk membeli beras dan bensin.

Jokowi dan Mimpi Beton

Era Jokowi hadir dengan semangat baru: membangun dari pinggiran, memperkuat infrastruktur, dan mempercepat pemerataan.

Namun setelah dua periode, rakyat justru terjebak dalam realitas pahit. Proyek-proyek mercusuar — jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta cepat — memang berdiri megah, tapi tidak meneteskan kesejahteraan ke bawah. Infrastruktur dibangun dengan utang besar, dan keuntungannya dinikmati oleh segelintir kontraktor besar yang berafiliasi dengan kekuasaan.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang Indonesia mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun pada akhir 2024 — angka yang hampir tiga kali lipat dari masa awal Jokowi menjabat.

Pertumbuhan ekonomi 5% hanyalah kosmetik: di baliknya ada jutaan pengangguran baru, PHK massal pasca-pandemi dan pasar dalam negeri yang diserbu produk impor murah dari Tiongkok.

Kebijakan yang katanya pro-rakyat justru menciptakan kelas pekerja yang semakin rentan. Omnibus Law adalah puncak dari politik neoliberal yang menjadikan buruh dan alam sebagai korban paling nyata dari hasrat pertumbuhan ekonomi tanpa batas.

Ketika Pejabat Lupa pada Nurani

Kita terlalu lama menyalahkan masa lalu, padahal akar persoalannya adalah moralitas yang dibunuh oleh sistem. Dari Soeharto-Jokowi, negeri ini tidak kekurangan orang pintar — yang kurang adalah orang jujur dan berani menegakkan kebenaran.

Korupsi bukan sekadar penyimpangan individu, tapi jantung sistem birokrasi. Bahkan tunjangan, fasilitas dan pensiun pejabat sudah berubah menjadi bentuk legal dari kemewahan yang tak tahu malu.

“Pangkas tunjangan maling berdasi!” seru rakyat di jalanan. Tapi suara itu hanya dianggap angin lalu. Sementara rakyat antri beras murah, para elite sibuk mengatur proyek, jabatan, dan saham tambang.

Jika bangsa ini ingin selamat, ia harus berani memotong rantai sejarah busuk: hentikan politik rente, kembalikan tanah untuk rakyat, hentikan perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) bagi korporasi dan bangun sistem ekonomi yang berpihak pada produksi rakyat — bukan perdagangan rente.

Kedaulatan bangsa tidak bisa dicapai dengan utang dan pencitraan, namun dengan keberanian moral. Indonesia butuh revolusi kesadaran — bukan sekadar reformasi kosmetik.

Kita tidak butuh lebih banyak jalan tol, tapi lebih banyak pemimpin yang berhati nurani.

Selama para pejabat masih menjilat kekuasaan dan rakyat masih disuapi janji, maka sejarah hanya akan terus berputar. Rakyat Indonesia tahu, dari mulai Soeharto-Jokowi, dari janji ke janji, dari harapan ke pengkhianatan.

Dan suatu saat, rakyat yang lapar akan kembali menulis sejarahnya sendiri — dengan cara yang tidak pernah diperkirakan oleh para penguasa. (*)