Dari Medan Perang ke Meja Korupsi: Degradasi Makna Kepahlawanan

Oleh: Bung Bin

WILWATEKTA.COM – Dulu pahlawan berperang dengan bambu runcing, kini mereka bertarung dengan pasal hukum. Bedanya, yang dulu menantang penjajah, yang sekarang menantang jaksa dan KPK. Dulu darah mengalir untuk mempertahankan bumi pertiwi, kini tinta hitam mengalir di laporan BPK. Betapa tragisnya, bangsa yang dibangun di atas pengorbanan justru kini berdiri di atas tumpukan laporan korupsi.

Hari Pahlawan kembali tiba—dengan parade bendera, pidato pejabat dan karangan bunga di taman makam pahlawan. Di podium, para pemimpin berbicara tentang semangat juang, pengorbanan dan cinta tanah air.

Namun meja mereka, masih ada berkas proyek, fee konsultan dan catatan transfer. Sementara rakyat disuguhi narasi heroik, padahal mereka hidup terlilit hutang sepanjang butuh makan, kesehatan dan pendidikan.

Seolah mata rantai kemiskinan sulit diputus. Mereka bilang negeri ini bersih-bersih korupsi, namun kami merasa, meskipun jauh di mata dekat di hati. “Korupsi sulit dibasmi, karena hanya berkamuflase. ganti pemimpin, ganti gaya korupsi. entah media apa yang bisa digunakan. Alasan mereka hanya satu, untuk kesejahteraan. namun ternyata, hanya untuk pribadi.”

Bangsa besar selalu dianggap dekat dengan kesejahteraan. Namun seolah hanya dongeng belaka, korupsi merajalela, hutan dibabat untuk konglomerat, minyak mentah diekspor, ilegal logging ugal-ugalan dan tambang tak kenal bisnis haram.

Semua terjadi seolah normal-normal saja, tidak ada yang merasa dirugikan. Padahal, bibalik gemuruh alat berat dan gemarlap kemajuan Pembangunan. Namun sayang, tak satu pun menyentuh sandang, pangan dan papan.

Menurut data resmi KPK, hingga tahun 2023, sudah lebih dari 1.600 kasus korupsi ditangani sejak lembaga itu berdiri. Lebih dari 190 kepala daerah ditangkap, 310 anggota DPR/DPRD dijebloskan ke tahanan dan kerugian negara mencapai Rp 42,6 triliun. Angka itu cukup untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, bahkan menutup sebagian utang luar negeri.

Namun seolah koruptor tak cukup jerah. Rupanya, nafsu manusia lebih mahal dari masa depan bangsanya. Menghisap kekayaan negara tanpa ampun.

Jika dulu bangsa ini berperang melawan penjajahan asing, kini kita dijajah oleh saudara sendiri. Penjajah kali ini tak berkulit putih, tak bermata sipit dan membawa senapan. Namun mengenakan batik, dasi dan senyum manis di televisi. Mereka menandatangani proyek dengan tangan kanan dan menandatangani dosa dengan tangan kiri.

Lucunya, mereka yang dulu mencaci penjajah kini malah menjajah rakyatnya sendiri dengan kebijakan yang menindas. Mereka menyebut diri “abdi negara”, padahal mereka abdi hanyalah rekening pribadi.

Transparency International mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 berada di angka 34 dari 100, turun dari 38 pada tahun sebelumnya. Kita resmi turun kelas.

Negara Indonesia dulu dikenal karena keberanian, kini dikenal karena kelicikan administratif.

Gelar “pahlawan” kini bisa dibeli dengan pencitraan. Cukup tampil di media sosial dengan seragam dan senyum palsu, maka publik pun mengangguk: “Lihat, dia pahlawan pembangunan!” Padahal “pembangunan” yang dimaksud sering kali adalah membangun dinasti politik atau villa pribadi di pinggir pantai. Pahlawan masa kini tak perlu berkorban, cukup punya branding.

Dan sementara itu, anak muda bangsa ini sibuk mencari tahu siapa sebenarnya “Sutomo” di Google. Menurut survei LSI 2024, 57 persen anak muda Indonesia tidak bisa menyebut tiga nama pahlawan nasional di luar Soekarno dan Kartini.

Mungkin wajar. Karena dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih sering melihat koruptor di layar televisi daripada pahlawan di pelajaran sejarah.

Generasi bangsa ini harus tahu, “Pahlawan itu bukan yang mati di medan perang, tapi yang berani hidup jujur di tengah kebohongan.” Tapi kejujuran kini jadi barang langka. Di negeri ini, orang jujur justru sering dicurigai, sementara yang korup malah disanjung. Karena “dermawan.” Betapa aneh: tangan yang mencuri dari rakyat, masih sempat membagi sembako untuk kamera.

Kita hidup di zaman di mana kepahlawanan bergeser menjadi formalitas. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan naskah pidato tentang moralitas dibacakan dengan penuh semangat—sementara di laci meja, ada tanda tangan proyek pengadaan fiktif. Pahlawan dulu mati dengan kepala tegak, pejabat sekarang hidup dengan kepala tertunduk di pengadilan.

Mungkin inilah bentuk kemerdekaan yang mereka maksud dulu: kemerdekaan untuk korupsi tanpa malu. Dari Surabaya 1945 ke Senayan 2025, semangatnya sama—hanya musuhnya yang berubah.

Dulu lawannya kolonialisme, sekarang hedonisme. Dulu menolak dijajah bangsa lain, kini dijajah oleh nafsu sendiri.

Bangsa ini tak butuh lagi upacara megah, tapi butuh malu. Karena tanpa rasa malu, bahkan hari pahlawan pun hanya jadi festival kemunafikan tahunan.

Dan mungkin, suatu saat nanti, generasi mendatang akan bertanya: “Apakah benar dulu bangsa ini punya pahlawan?”

Lalu kita hanya bisa menjawab dengan getir, “Pernah. Sebelum mereka digantikan oleh koruptor berseragam.” (*)