Biaya Kuliah Sulit, Punya Ijazah S1: Cari Kerja Juga Sulit!

WILWATEKTA.COM – Polemik kenaikan biaya UKT masih menjadi pembahasan hangat di lingkungan mahasiswa dan orang tua yang punya anak kuliah. Meskipun sudah dibatalkan oleh Mendikbudristek  (Nadiem Anwar Makarim). Keputusan pembatalan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Namun masih terasa was-was. Khawatirnya diam-diam disahkan. Kan udah biasa toh, kebijakan pemerintah kita suka petak umpet. Harusnya perguruan tinggi negeri gratis, bukan dijadikan sarana komersialisasi dan market places para pengelolanya. Sudah melenceng jauh dari tujuan dan cita-cita yang diamanahkan oleh UUD 45. Kayaknya Mas Menteri lagi gabut. Coba deh, baca lagi pasal 31 ayat per ayat nya secara utuh. pendidikan bukan ojol/pinjol yang orientasinya profit. Namun pendidikan adalah investasi buat bangsa ini di masa yang akan datang. Bagaimana kita bisa menjemput Indonesia emas. Kalau sistem pendidikannya masih amburadul, apa yang mau dikejar?

Stadart kualifikasi tinggi, penampilan menarik, usia minimal 25 tahun, bisa mengendalikan segala jenis elemen kayak(Avatar Eng). Lucunya lowongan di Indonesia bukan cari skill. Tapi cari yang muda dan menawan. Swasta banyak yang rungkat, banyak perusahaan sekarang gak ada usaha real, cuma muterin duit aja di bank kerjaannya. Udah gitu perusahaan apa-apa outsorching, semua ini karena apa, karena regulasi? Makanya klo ada yg ngomong politik gak ngaruh sama kehidupan jangan dengerin, sekarang kerasa. Contoh UU Omnibus Law, UU KPK dan PTNBH. Itu yg buat Parpol. Trus yang setujui/TTD presiden.

Heran aja klo ada yang bilang kebijakan pemerintah gak ngaruh sama masyarakat. Fakta bahwa biaya pendidikan mahal, itu ngaruh banget sama keuangan. Ia kalau kerjaan orang tua bonafit. Trus yang peghasilannya pas-pasan gimana? Sedangkan meraka punya harapan besar pada anaknya, “jangan bernasib sama kayak bapak.”    

Mengapa Indonesia sulit menemukan formulasi pendidikan yang ramah di kantong. Padahal pengajarya kurang sejahtera. Lalu pertanyaannya, berapa persen biaya pendidikan dari APBN? Kok kayak susah banget ningkatin kualitas pendidikan. Setiap ganti menteri, ganti kebijakan.  Hemmm.

Yang miskin masih sulit bayar kuliah. Kekayaan hanya ada di seputar lingkaran kekuasaan dan pengusaha yang semakin kaya. “Mayarakat yang jauh dari lingkaran kekuasaan, semakin miskin. Pangung kekuasaan semakin dalam memainkan peran kejahatan nya?” Kebijakan hanya menambah beban, biaya kuliah sulit, punya ijazasah s1, cari kerja juga sulit. Lalu apa yang bisa diperbuat?

Lingkaran syetan itu tak pernah juga berubah sekalipun. Meskipun sudah puluhan tahun reformasi mengebrak Orla dan Orba atas penjajahan sesama anak bangsa. Jangan sampai pendidikan juga menjadi sarana menjajah juga. Oh ya, tapi gimmick Mas Nadiem cukup berhasil. Bikin kebijakan UKT mahal. Ehhh, tiba-tiba dibatalkan. Tapi gak papa, kita positif thingking aja. Itu keputusan yang cukup bagus. Berarti Mas Menteri mendengarkan keluh kesah hati mahasiswa.

“No critical thinking“. Tidak ada empati sama sekali ke orang lain. Mungkin itu hanya suudzon kami, moga aja kuliah terjagkau. Sehingga anak bangsa banyak yang kuliah. Agar SDM semakin berkualitas dan ikut menjemput Indonesia emas 2045.

Pemerintah itu paling pinter buat kejutan. “bisa mematahkan kaki, juga bisa kasih tongkat.” Lalu bilah toh, tanpa pertolongan dari pejabat negara kamu gak akan selamat.Mayarakat tahu kok. Mas Nadiem kan bawahan presiden,  pasti sendiko dawuh menjalankan perintah Presiden Jokowi. Bawahan main sendiri, bisa disemprit. Kalo Mas Nadiem yang aneh-aneh, supaya semua mahasiswa bayar kuliah sendiri, lalu jadi heboh gini, kan Pak Jokowi bisa mecat menteri. Seperti yang sudah-sudah, bongkar pasang kabinet.

Mas Nadiem tahu kok, PTN kan milik negara. Hak rakyat untuk mendapat pendidikan. Pendidikan bukan ladang bisnis. Jadi perlu dikelola dengan baik. Jangan sampai dengan biaya pendidikan mahal, banyak generasi bangsa yang tak mampu melanjudkan pendidikan tinggi. Mindsetnya Mas Nadiem coba direstart dulu. Coba diingat, kebijakan yang dibuat gak nyambung dengan amanat UUD 45. Panjenengan dipilih untuk mengurus dunia pendidikan dengan anggaran APBN yang notabene uang rakyat.

Tenang yang miskin masih bisa kuliah kok, asalkan persyaratannya lengkap. Bawa surat keterangan miskin dari RT, RW dan kelurahan. Asalkan memang benar-benar miskin. Coba deh Mas Nadiem buat kebijakan yang fleksibel, mahasiswa yang dari warga kurang mampu, saat kuliah harus serius. Kalau nilai gak boleh turun selama menjalani perkuliahan. Jika terjadi akan diberikan sanksi dan denda, tidak boleh menikah kecuali setelah diwisuda dan siap magang. Nah itu, mungkin itu lebih keren.

Bagaimana pun, polemik ini masih menghantui para pelajar yang ingin melanjutkan keperguruan tinggi. Ingat bahwa amanat undang-undang dasar “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” menjadi hal utama bagi masyarakat Indonesia untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Alasan apapun tentang kenaikan ini tentu sangat tidak jelas. Terlebih, statment “Kuliah di perguruan tinggi adalah kebutuhan tersier” sangat membuat rancu. Ingat Mas Nadiem, “Biaya Kuliah Sulit, Punya Ijazasah S1, Cari Kerja Juga Sulit!” (*)