Ancaman Munculnya Politik Oligarki Terhadap Pilkada 2024

WILWATEKTA.COM – Hari-hari ini kita semua banyak terfokuskan pada calon Bupati dan Gubernur yang menerima rekom dari Parpol. Kan bentar lagi Pilkada 2024, memang kita harus benar-benar fokus pada hal itu. Karena ini menyangkut masa depan pembangunan 5 tahun kedepan. Mulai dari warung kopi dan cafe fokus rasan-rasan pilkada. Entah apa sih hebatnya rekom itu?

Menurut Miriam Budiarjo salah satu fungsi Parpol adalah rekrutmen politik, dimana partai mencari dan mendidik kader baru untuk menjadi kader yang berbakat guna mengisi jabatan politik. Jika ini masih menjadi patokan seharusnya parpol benar-benar harus mengkader anggotanya dan menyiapkan untuk ikut kontestasi pilkada mendatang. Namun masyarakat biasa hanya bisa mengamati saja.

Berbicara rekom tidak lepas dari oligarki politik. Dan ini sangat nampak jika dikaitkan dengan bakal calon yang sudah mengantongi rekom. Sedikit saya jelaskan oligarki itu bisa dimaknai sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elit. Kenapa sekelompok kecil elit? Karena kelompok kecil elit itu yang mempunyai kepentingan dan mempunyai modal. Jadi harus imbang antara kepentingan dan modal. Terus kepentingan siapa yang di bawa?

Menurut Jeffrey A. Winters dalam bukunya bertajuk Oligarchy menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan yang ada. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik.

Di tangan para elite itulah segala keputusan parpol ditentukan melalui mekanimse hirarki yang kaku. Seorang ketua partai beserta orang-orang di lingkaran terdekatnya merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, termasuk menentukan siapa yang bakal diusung dalam kontestasi pilkada.

Seringkali parpol cenderung mengistimewakan figur-figur yang dinilai memiliki modal kapital bukan sosok figur kader partai yang memiliki visi-misi yang jelas dan dicintai masyarakat. Meskipun punya value yang baik, tidak akan berguna. Kalau nggak punya modal loh ya.

Keputusan partai untuk mengusung calon kepala daerah dari jalur non-kader ini tidak jarang menimbulkan polemik di kalangan internal partai. Kader partai yang telah berjuang dari bawah dan potensial tentu merasa ditlikung karier politiknya. Sehingga sering kali kepentingan masyarakat terlupakan.

Ancaman nyata yang akan muncul dari kuatnya oligarki politik pada pilkada serentak ini nantinya akan sulit untuk memunculkan figur yang sebenarnya diinginkan rakyat. Kenapa bisa? Karena figur-figur itu bukan murni harapan masyarakat tapi memang kebetulan dia punya modal dan dekat dengan penguasa partai.

Harapan yang harus diwujudkan nantinya untuk sedikit membendung sistem oligarki politik adalah munculnya kepentingan masyarakat sadar akan demokrasi. Kepentingan yang dilandasi atas semangat mewujudkan demokrasi yang sesuai amanat UUD 1945 serta mewujudkan visi-misi pembangunan. Sehingga daerah seluruh Indonesia nantinya bisa benar-benar dipimpin oleh pemimpin yang amanah, jujur dan menjadi harapan masyarakat. (*)