Mengikis Budaya Feodalisme, Pejabat Kunjungan: Mereka Pelayan Rakyat

“Selama mentalitas feodal masih dijadikan tata kelola, birokrasi akan terus berputar dalam ilusi wibawa”

WILWATEKTA.COM – Fenomena pejabat berkunjung ke daerah sering kali masih dibalut atmosfer feodal yang tidak pernah benar-benar hilang dari tubuh birokrasi Indonesia. Jika dulu jaman kerajaan seorang raja menaikai kuda, kini pejabat negara naik mobil sembari melambaikan tangan.

Begitu kabar kedatangan pejabat tersebar, suasana berubah drastis: jalan diperbaiki mendadak, ruangan dibersihkan berlebihan, barisan penyambutan disiapkan dan warga dibingkai seolah sedang menyongsong kedatangan seorang bangsawan.

Segalanya tampak megah, runtut, penuh penghormatan, namun kosong dari makna pelayanan. Padahal pejabat publik bukan raja kecil dan tidak pernah dilahirkan untuk dipuja.

Mereka adalah pelayan rakyat dan jabatan yang melekat hanyalah mandat—bukan mahkota.

Melihat budaya penyambutan pejabat yang berlebebihan. Seolah tradisi tersebut tak jauh berbeda laku feodalistik jaman penjajahan. Anak sekolah, rakyat jelata dipaksa berbaris di tepi jalan dan berpanas-panasan.

Mengutip rilis Tirto.id, “Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menyurati kepala daerah agar jangan lagi mengerahkan siswa sekolah menyambut Presiden saat melakukan kunjungan kerja daerah.” Hal itu disampaikan Prabowo ketika meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, (19/11/2025).

Ia menyampaikan bahwa merasa kasihan pada anak sekolah yang menunggu lama dan menyita waktu belajar. Budaya feodalisme ini tumbuh dari sejarah panjang pemerintahan patrimonial yang mewariskan pola pikir bahwa kekuasaan adalah sumber kehormatan, bukan amanat tanggung jawab. Oleh sebab itu, budaya demikian harus dihapuskan.

Meski demokrasi sudah berjalan, mentalitas lama itu masih kuat di pikiran banyak pejabat dan birokrat. Di sinilah letak permasalahannya. Alexis de Tocqueville pernah menegaskan bahwa demokrasi tidak sekadar sistem politik, melainkan juga karakter sosial: semangat egaliter, penghargaan terhadap kesetaraan dan kesediaan pemegang kekuasaan untuk duduk sejajar bersama rakyat.

Selama pejabat masih meminta diperlakukan secara istimewa, demokrasi tidak pernah bergerak dari kulit luarnya.

John Locke, sebagai salah satu fondasi utama pemikiran politik modern, menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan. Kekuasaan, bagi Locke, hanya sah sejauh ia mendapat persetujuan rakyat. Maka kunjungan pejabat seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan keluhan, mengoreksi, bahkan menegur. Bukan menjadi panggung seremoni yang justru membungkam suara kritis.

Namun apa yang sering terjadi? Kunjungan lebih mirip pementasan yang dipoles sedemikian rupa: masalah disembunyikan, data direkayasa, warga dilatih memberi jawaban yang “aman”, sementara realitas di lapangan ditutupi agar tidak mengganggu suasana kehormatan.

Hannah Arendt, dalam kajian kekuasannya, mengingatkan bahwa, “otoritas yang dikepung simbol-simbol penghormatan rentan kehilangan akuntabilitas.” Ketika pejabat dikelilingi protokol yang rumit, pagar betis keamanan, atau kerumunan ASN yang siap hormat, hubungan antara pemerintah dan rakyat perlahan berubah menjadi hubungan antara tuan dan abdi.

Rasa takut menggantikan kritik, dan rasa unggul menggantikan kesadaran untuk bekerja. Situasi ini berbahaya, sebab negara modern justru membutuhkan pejabat yang mampu merasakan denyut masyarakat secara autentik, bukan yang hidup di balik panggung seremonial.

Kunjungan pejabat seharusnya menjadi momen untuk melihat masalah apa adanya. Jika jalan rusak, biarkan pejabat melihatnya tanpa dibersihkan sebelumnya. Jika masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan, biarkan mereka mengeluh langsung tanpa disaring oleh protokol. Jika pasar berantakan, biarkan pejabat mencium bau amis dan panasnya kerumunan. Karena dari kedekatan dengan realitas itulah keputusan publik yang tepat lahir.

Thomas Jefferson pernah mengemukakan bahwa pejabat publik “tidak layak dihormati kecuali melalui pekerjaannya.” Kehormatan adalah hasil dari kinerja, bukan upacara penyambutan.

Sayangnya ritual feodal justru merusak efisiensi birokrasi. Pegawai dipaksa meninggalkan tugas pokok karena harus menyiapkan acara kunjungan. Waktu habis untuk menyusun dekorasi, bukan melayani masyarakat.

Sementara pejabat merasa diistimewakan sehingga kehilangan kemampuan empati terhadap warga yang hidup dalam keterbatasan. Feodalisme pelan-pelan merubah pejabat dari pelayan rakyat menjadi objek penghormatan yang tidak perlu.

Perubahan hanya akan terjadi jika mentalitas pejabat berubah terlebih dahulu. Mereka harus menolak penghormatan berlebihan, membongkar protokol yang tidak esensial dan membuka diri terhadap kritik.

Kunjungan harus kembali menjadi kerja lapangan yang jujur, bukan pementasan kekuasaan. Di saat yang sama, rakyat juga perlu menyadari kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan.

Tidak perlu merasa kecil di hadapan pejabat. Tidak perlu memoles kondisi lapangan hanya demi terlihat “baik” di depan atasan. Demokrasi berdiri di atas keberanian untuk bersuara, bukan ketundukan simbolik.

Pada akhirnya, negara ini hanya akan sehat jika kita mampu membebaskan diri dari sisa-sisa feodalisme yang mencengkeram birokrasi.

Pejabat harus diperlakukan sebagai pelayan rakyat, bukan tokoh sakral yang harus disambut dengan upacara. Karena jabatan bukanlah singgasana. Kekuasaan bukan alasan untuk dipuja. Dan kunjungan bukanlah panggung.

Mereka datang untuk bekerja, mendengar, memperbaiki, dan memastikan layanan publik berjalan. Itulah esensi demokrasi: rakyat adalah pusat, pejabat adalah pelayan.

Selama mentalitas feodal masih dijadikan tata kelola, birokrasi akan terus berputar dalam ilusi wibawa. Tetapi ketika kita berani mencabut akar feodalisme itu, barulah pejabat dapat kembali pada fungsi paling mendasarnya: bekerja untuk rakyat, bukan dipuja oleh rakyat. (*)