Menelaah IKN Nusantara, Mimpi Besar Masyarakat Indonesia

WILWATEKTA.COM – Dua petinggi otorita Ibu Kota Nusantara tiba-tiba mundur. Ada yang bilang keduanya dipecat karena tak menunjukkan kinerja bagus melayani hasrat Presiden Joko Widodo. Jokowi ingin sekali, untuk terakhir kali, memimpin upacara Kemerdekaan 17 Agustus di IKN di Kalimantan Timur itu. Sebagai presiden yang akan pensiun 20 Oktober 2024. Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe menguak problem IKN yang selama ini tak terungkap. Dari eksekusi anggaran, konflik sosial, hingga kewenangan luas tapi tak ditopang kekuasaan membuat pembangunan IKN tersendat. Tapi, orang bijak selalu mengatakan jika cita-citamu gagal kemungkinannya dua; kurang keras dalam bekerja atau targetnya terlalu tinggi.

Dalam hal IKN, penyebabnya bisa keduanya. Bukan hanya target upacara kemerdekaan tahun ini, membangun ibu kota baru di Penajam Pasir Utara-Kalimantan itu saja sudah absurd. Dengan gambut dan batu bara di bawahnya, air dan batu untuk pembangunan saja susah didapat. Investor juga emoh datang. Bagi mereka, IKN tak menarik karena hanya akan di huni penduduk tak sampai 5 juta. Padahal, agar bisnis jalan di sebuah kota, jumlah orangnya minimal 5 juta.

Apalagi, Prabowo Subianto, presiden terpilih, terlihat tak antusias dengan proyek ini. la lebih bersemangat bicara program makan siang gratis, dengan mengutak-atik namanya supaya terdengar masuk akal. Dulu Jokowi foto di Hambalang untuk ngejek SBY dan para pemujanya tepuk tangan. Sekarang apa bedanya IKN dengan Hambalang dan Meikarta? Jangan minum #AsamSulfat. Walaupun di IKN gak ada air bersih.

Sedikit cerita bahwa Prof. Habibie rela menunda proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), demi menyelamatkan ekonomi hingga sukses meroketkan ekonomi dan rupiah kita hingga dolar menjadi 6000, padahal biaya IPTN tidak sebesar IKN, tapi Beliau rela berkorban demi menyelamatkan negara ini. Sekarang ekonomi tengah menuju kehancuran, tapi anggaran IKN terus berjalan, semoga ekonomi bangkit.

Apa sebenarnya memang kita gak mampu tapi dipaksakan, gak cukup umur peraturan nya diubah, gak cukup anggaran naik pajak sana-sini. Selalu ada jalan keluar walaupun bukan itu yang dibutuhkan penduduk negara ini. Eeeaaaa, tak kandani ngeyel dari video-video pembangunan IKN. Kita tinggal lihat saja ke ‘lihai’ an para insinyurnya apa Kementerian PU-PR, karena membangun di area seperti itu butuh effort besar dan waktu pertimbangan yang matang. Klo gak, ya 2-3 tahun bangunan dah ada yang retak-retak.

Semua warga Konoha tahu, makanya banyak program baru yang muncul, alih-alih untuk rakyat. Paling ujung-ujungnya buat tambahan dana IKN. Mungkin cukup beralasan jika masyarakat takut klo IKN jadi Candi. Nanti masuk ke dalam 8 keajaiban dunia jika tidak segera diselesaikan. Se-urgent inikah ibu kota negara harus di pindah? Klo tujuan nya hanya untuk bikin perumahan elite kayak di PIK, BSD, Tangsel dan kota-kota mandiri.

Munkin masyarakat Konoha Cuma mau bilang, jangan sampai IKN hanya untuk kalangan berduit? Sedangankan warga pribumi terisolir terutama warga Kalimantan. Kita apresiasi aja, klo memang untuk pemeratakan pembangunan, berkesinambungan untuk semua wilayah Indonesia.

Wajar jika masyarakat minta pertanggungjawaban bapak bersama kabinet Indonesia maju.  Sudah mau 10 tahun kita nungguin titik terang keberpihakan bapak kepada rakyat. Selama 10 tahun jawabnya “yo ndak tau jangan tanya saya.” Pantes yang kemarin menggebu-nggebu melakukan wajib Tapera, harga bahan pokok naik signifikan, sedangkan petani masih miskin. Nelayan terkapar, kapal dibakar, pikiran tegang karena banyak hutang. Rungkat pak.

Dari awal konsep IKN bukan utuk seluruh rakyat indonesia, itu yang jadi penyebab masalahnya selain dari struktur tanah di Penajam Pasir. Andai pemerataan itu bukan sekedar simbol pembangunan 1 kota. Namun pemerataan itu dialihkan dalam bentuk pembukaan jalan dan perbaikan jalan yang telah rusak di daerah pelosok indonesia. Itu lebih dari cukup. Klo tujuannya untuk mobilitas ekonomi meningkat. Mungkin itu lebih konkret dari pada 1 kota berupa simbol saja. Semoga proyek IKN dapat rampung dengan baik karena proyek ini rampung berkisar memakan waktu 20-30 tahun.

Sebenarnya apasih daruratnya pemindahan ibu kota ke IKN ini? Coba saja anggarannya digunakan untuk pendidikan, pemerataan kota dan kesehatan. Kenapa justru lebih penting di banding IKN. Itu yang selalu muncul pertanyaan dari masyarakat luas. Merdekanya sebuah negara bukankah di lihat dari sejahteranya rakyat? Bukan bangun ibu kota. Seperti pepatah mengatakan, nila setitik merusak susu sebelangga. Popularitas yang menjulang tinggi ancur karena ambisius.

Tahun 2024 banyak banget problem yang muncul; IKN, Tapera, UKT, Putusan MA dan lain-lain. Semua membuat resah, kasus-kasus itu yany mengandung udang di balik bakwaan. Semoga presiden selanjutnya beserta jajaran pada tinggal di IKN, supaya jalanan gak berisik tat tot-tat tot. Udah berapa persen pembangunan IKN? Udah habis biaya berapa? Maklum, awam sih gak ngerti. Jangan hianati hati nurani rakyat.

Nasi sudah jadi bubur. Semoga saja menjadi Sejarah peradaban baru bagi anak-cucu dan generasi bangsa Indonesia. Semua muak, rindu terhadap sebuah kesetaraan, kemajuan negara, tanpa diskriminasi dan penindasan. Kembalilah mengaung Singa Asia.

Bangsa ini hanya pandai mengritik tetapi tidak pandai mencari solusi dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak pernah melihat dirinya apakah lebih mampu berbuat dari yang lain. Tidak pernah merasakan susahnya dan pengorbanan para pahlawan yang tanpa pamrih memperjuangkan kemerdekaan untuk generasi mendatang

Hanya ingin menikmati kemerdekaan tanpa mau berkorban itu mustahil. Para pahlawan akan menangis di dalam kuburnya, karena kecelakaan banyak generasi penerus di negeri ini yang hanya ingin menikmati kemerdekaan tanpa perjuangan yang keras untuk kemajuan

Pikiran yang kerdil, mindset yang negatif dan hati yang penuh kedengkian tidak akan membuat negara ini maju. Selalu terlihat buruk menatap negaranya sendiri. Padahal belum tentu semua buruk, tetap prasangka yang tidak benar membuat pikiran tidak jernih dalam menyampaikan pendapat. Pejabat negara memang orang-orang yang perlu diingatkan. (*)